|
Pemerintah Jepang dan AS setuju bahwa Dana Moneter
Internasional (IMF) harus menaikkan jumlah negara anggota minoritas.
Menteri Keuangan Jepang Sadakazu Tanigaki di sela-sela pertemuan IMF di
Washington kemarin, mengatakan IMF perlu menambah kuota untuk
negara-negara anggota yang dianggap kelompok minoritas di institusi
keuangan internasional itu.
Menteri Keuangan AS John Snow juga setuju bahwa pembahasan masalah ini
sebaiknya jangan ditunda lebih lama.
Tanigaki dan menteri keuangan lainnya mendesak dilakukannya realokasi
hak suara pada IMF agar dapat merefleksikan kepentingan yang semakin
meningkat dari negara-negara berkembang seperti China, India dan
Brasil. Negara-negara anggota IMF asal Asia saat ini memiliki hak suara
gabungan 13% dan belum mengkontribusi 19% dari ekonomi dunia pada 2004.
Dalam pertemuan dengan Managing Director IMF Rodrigo de Rato akhir
pekan lalu, Tanigaki sempat mendesak IMF untuk segera mereformasi
sistem kuota.
De Rato berkomentar bahwa dirinya sebenarnya telah memperhatikan isu
tersebut. Namun, dia menggarisbawahi bahwa isu itu tidak hanya
melibatkan negara-negara Asia saja mengingat akibat kenaikan jumlah
perwakilan dari Asia, maka negara anggota lainnya akan mengalami
penurunan hak suaranya.
"Itu artinya isu itu adalah isu global bukan hanya isu negara-negara
Asia saja," tegas de Rato, sebagaimana dikutip pejabat Kementerian
Keuangan Jepang.
Sementara itu, Menteri Keuangan Inggris Gordon Brown yang mengetuai
dewan kebijakan IMF, sebagaimana dikutip Reuters, mengatakan perubahan
dalam tubuh IMF diperlukan untuk menyesuaikan institusi itu dengan
tujuan pada ekonomi global dan lebih bisa merespons tantangan yang ada,
yang tentunya jauh berbeda dari tantangan yang dihadapi IMF saat
pertama kali pembentukannya pada 1945.
IMF ke depan harus bisa mengatasi tantangan global dengan kemampuan
kendali multilateral.
Komite Keuangan dan Moneter Internasional (IMFC) mengatakan kemampuan
kendali IMF akan terfokus pada intensifikasi dan hubungan kebijakan
ekonomi negara-negara dan memperkuat kerangka moneter, fiskal dan nilai
tukar mata uang.
De Rato juga akan mempunyai wewenang untuk menyatukan negara-negara
pada basis ad hoc guna menghapus kemungkinan terjadinya
ketidakteraturan ekonomi berdasarkan analisa IMF.
Fleksibilitas yuan
Tanigaki juga mengatakan dirinya telah meminta pendapat Snow mengenai
hubungan AS-China, termasuk masalah perdagangan dan nilai tukar mata
uang, menyusul kunjungan Presiden China Hu Jintao ke Washington 20
April lalu.
Tanigaki menolak menjelaskan pada wartawan mengenai respons Snow atas
pertanyaannya itu tapi Snow dikatakannya memberikan komentar atas
kebijakan mata uang China.
Namun, Tanigaki mengatakan dirinya tidak memberikan komentar apapun
berkenaan dengan kebijakan mata uang China meskipun dirinya dan Snow
telah beberapa kali bertemu dan saling bertukar pandangan dalam hal ini.
Jepang dan AS diketahui telah mendesak China untuk menaikkan tingkat
fleksibilitas mata uang yuannya.
Tanigaki belum lama menjelaskan bahwa fleksibilitas lebih pada yuan
pada dasarnya untuk kebaikan ekonomi China itu sendiri. Dalam pidatonya
di pertemuan IMF itu, dia mengatakan fleksibilitas lebih pada mata uang
negara-negara bekembang Asia dapat mengatasi masalah ketidakseimbangan
global, sebagaimana disampaikan dalam pernyataan negara-negara kelompok
G-7.
Menteri-menteri keuangan dan para pimpinan bank sentral dari
negara-negara G-7 mendesak negara-negara berkembang, khususnya China,
untuk mengapresiasi mata uang mereka. Sebuah kementerian keuangan
negara anggota G-7 mengatakan kelompok tujuh negara industri maju itu
semakin meningkatkan tekanan terhadap mata uang China karena reformasi
yang dilakukan negara itu dinilai terlalu lamban.
Kepada Tanigaki, Snow mengatakan pertumbuhan ekonomi Jepang terlihat
cukup stabil.
IMF dalam laporan semi-tahunan World Economic Outlook 2006 yang dirilis
baru-baru ini memprediksi pertumbuhan ekonomi Jepang akan mencapai 2,8%
tahun ini setelah tahun lalu membukukan pertumbuhan yang tercepat sejak
tahun 2000 menyusul kenaikan pada tingkat konsumsi dan pembelanjaan
modal. Ekonomi Jepang tumbuh 5,4% pada triwulan keempat yang berakhir
31 Desember 2005, dan tercatat melampaui pertumbuhan ekonomi AS dan
Eropa.
|
