|
Pemerintah akan mengalihkan subsidi minyak tanah ke elpiji
(liquefied petroleum gas) guna menekan membengkaknya subsidi bahan
bakar minyak (BBM) akibat melonjaknya harga minyak mentah dunia.
Rencana pengalihan penggunaan minyak tanah ke elpiji itu merupakan
kesepakatan rapat kemarin, yang dipimpin oleh Wapres Jusuf Kalla dengan
Dirjen Migas, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang
juga Wakil Dirut Pertamina Iin Arifin Takhyan, Direktur Pembinaan Usaha
Hilir Migas, Ditjen Migas, Erie Soedarmo, Kepala Badan Pelaksana
Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas) Kardaya Warnika, Direktur Niaga
dan Pemasaran PT Pertamina Achmad Faisal, dan staf Menko Perekonomian
Mochammad Ikhsan.
"Dengan harga minyak [mentah] dunia yang naik semakin tinggi, subsidi
BBM meningkat, khususnya BBM yang konsumsinya besar, yaitu minyak
tanah, sehingga pemerintah tidak akan menaikkan harga minyak tanah.
Guna mengurangi subsidi, dilakukan pengurangan volume melalui
substitusi dari minyak tanah ke elpiji untuk rumah tangga," ujar Iin
Arifin Takhyan kepada wartawan, seusai rapat itu.
Harga elpiji rumah tangga
- 2.100/kg
Jul 02 2.400/kg
Des 02 2.700/kg
Agt 03 2.850/kg
Mar 04 3.000/kg
Des 04 4.250/kg
Sumber: Pusdok Bisnis Indonesia
Saat ini subsidi minyak tanah mencapai Rp31 triliun per tahun untuk
konsumsi 10 juta kiloliter. Dana subsidi itu akan dialihkan ke elpiji
yang hanya sebesar Rp17,9 triliun untuk volume setara dengan 10 juta
kiloliter minyak tanah. Dengan cara ini, pemerintah dapat menghemat
subsidi hingga Rp13,1 triliun.
Menurut rencana, akan dibentuk Tim Interdep yang terdiri dari
Departemen ESDM, Depkeu, Kantor Menko Perekonomian, dan BP Migas yang
mengkaji harga jual elpiji, harga jual tabung gas, harga jual kompor
gas, dan kebutuhan investasi untuk peralihan minyak tanah ke elpiji.
"Dalam waktu seminggu, kami akan laporkan lagi ke Wapres. Kami akan
cari cara agar harga jual tabung dan kompor gas bisa lebih murah," ujar
Iin.
Sementara itu, Achmad Faisal menjelaskan lima tahun ke depan
ditargetkan 10 juta kiloliter minyak tanah akan digantikan oleh 7,5
juta ton elpiji, sehingga subsidi minyak tanah bisa ditekan.
"Harga minyak tanah bersubsidi Rp2.500 per liter dan harga
keekonomiannya mencapai Rp6.600. Secara energi, harga elpiji Rp3.400
setara dengan satu liter minyak tanah, sehingga akan lebih murah
subsidi elpiji ketimbang minyak tanah."
Dalam hitungannya, pemerintah akan mampu berhemat hingga Rp13,1 triliun
jika dapat mengalihkan penggunaan 10 juta kiloliter minyak tanah
menjadi 7,5 juta ton elpiji.
Faisal menjelaskan saat ini konsumsi elpiji sebesar 1,1 juta ton per
tahun, sementara kemampuan produksi elpiji dalam negeri sebesar 3 juta
ton sehingga masih terdapat sisa produksi sebesar 1,9 juta ton per
tahun.
"Jika dihitung, sisa produksi elpiji 1,9 juta ton ini setara dengan
3,67 juta kiloliter minyak tanah."
Kepala BP Migas Kardaya Warnika menyatakan pasokan elpiji untuk
pengalihan tersebut dapat terpenuhi dari lapangan Jabung milik
PetroChina 600.000 ton per tahun. Juga dari lapangan Belanak yang akan
on stream tahun depan 600.000 ton per tahun sehingga total akan ada 1,2
juta ton per tahun elpiji tambahan.
Kardaya menyebutkan BP Migas akan mempersiapkan langkah untuk pasokan
elpiji dalam negeri.
Erie Soedarmo menjelaskan saat ini 10% pemakai minyak tanah adalah
kelompok sangat miskin, 20% miskin, 50% menengah, dan 20% dari kalangan
mampu. "Kita ingin paling tidak 50% kelompok menengah dan 20% kelompok
kaya dapat mengganti minyak tanah dengan elpiji."
Erie menjelaskan jika elpiji sudah dapat menggantikan minyak tanah maka
akan diberlakukan PSO (public service obligation) elpiji. Ini karena
hal tersebut terkait dengan subsidi yang harus dibayarkan pemerintah
kepada badan usaha yang menjual elpiji.
Pemerintah, menurut dia, akan menetapkan pagu harga jual elpiji dengan
menetapkan harga jual maksimal, sehingga pemerintah hanya membayar
klaim subsidi dengan harga yang ditetapkan.
Kepanikan pemerintah
Menanggapi hal itu, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDIP Ramson
Siagian mengatakan pemerintah saat ini panik akibat harga minyak mentah
dunia yang melonjak cukup tinggi.
"Ini bukti kepanikan pemerintah. Yang harus diingat, proses peralihan
harus jelas, jangan tiba-tiba dikurangi pengadaan minyak tanah di
lapangan agar masyarakat pindah ke elpiji karena akan mengakibatkan
kelangkaan di mana-mana."
Jika kelangkaan sudah terjadi di mana-mana, menurut dia, akan terjadi
dua hal. Yaitu, gejolak sosial dan harga minyak tanah melejit sangat
tinggi, sehingga tidak dapat di jangkau masyarakat tidak mampu.
Ramson menilai pemerintah seharusnya tidak perlu khawatir terhadap
tingginya harga minyak mentah dunia, sebab saat ini harga cenderung
turun seiring dengan membaiknya geopolitik di Iran.
|
