|
Direktur Center for Petroleum and Energy Economics Studies
Kurtubi menilai asumsi harga minyak pada APBN-P 2006 yang ideal untuk
mengatasi lonjakan harga minyak mentah dunia adalah pada angka US$65
per barel.
Kurtubi mengemukakan harga minyak mentah dunia diperkirakan rata-rata
US$70/barel pada 2006 sampai 2007. Dia menilai untuk menjaga
keseimba-ngan fiskal nasional, angka US$65/barel pada asumsi makro pada
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2006 cukup tajam dan aman sampai 2007.
"Kalau ingin aman dan asumsi tajam, ubah asumsi harga minyak menjadi
US$65 per barel. Karena harga minyak akan terus naik," ujarnya di
Jakarta, pekan ini.
Asumsi harga minyak pada angka US$63/barel juga masih memungkinkan
digunakan, tapi sangat konservatif dan masih berisiko pada akhir tahun.
Sedang asumsi di bawah US$63/barel akan sangat rentan dan harus diubah
lagi.
Sementara itu, Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menargetkan
maksimal defisit APBN pada 2006 tidak melebihi 1,3% dari produk
domestik bruto sebagai antisipasi naiknya harga minyak dunia.
Dengan berubahnya sejumlah asumsi makro pada RKP 2006, dia tetap
optimistis petumbuhan ekonomi 6,2% akan tercapai.
Paskah mengemukakan pihaknya masih melakukan seumlah pembahasan
terhadap asumsi makro ini. Sebelumnya pihaknya memperkirakan asumsi
harga minyak sekitar US$60/barel. Namun dari perkembangan harga minyak
mentah dunia dan penguatan rupiah, kemungkinan asumsi makro pada APBN-P
2006 sekitar US$62/barel.
Dengan perubahan asumsi harga minyak mentah dari US$57/barel menjadi
US$62/barel, pemerintah harus menyediakan dana subsidi tambahan sebesar
Rp21 triliun pada APBN Perubahan 2006. Pada RKP 2006, jelasnya,
pemerintah merencanakan impor mi-nyak sebanyak 59,4 juta kilo liter
senilai Rp54 triliun.
Jika tidak ada penambahan dana impor minyak, atau anggaran impor minyak
tetap Rp54 triliun, maka jumlah minyak yang dimpor hanya sekitar 50
juta kilo liter. Sehingga ada pengurangan impor minyak pada 2006
sebanyak 9,4 juta kilo liter.
"Nah kalau tidak mau menambah uang untuk impor minyak, harus dilakukan
upaya penghematan dengan membatasi penggunaan. Mekanismenya sudah
disusun, nanti terserah kabinet dan DPR. Yang pasti saya tidak mau
utang lagi," ujar Paskah seusai acara Nasionalisme di Era Globalisasi,
di Jakarta, kemarin.
Selain upaya penghematan dari sisi konsumsi, Paskah mengemukakan
pihak-nya sedang membahas pergeseran alokasi belanja APBN dari
sektor-sektor tidak prioritas kepada sektor yang butuh subsidi, seperti
pupuk, subsidi langsung tunai dan tarif dasar listrik (TDL) yang
direncanakan Rp18 triliun. Uang yang akan digeser, jelasnya,
diperkirakan sebesar Rp16 triliun.
|
