|
Pembeli AS dan Eropa sudah mencabut dan memindahkan order ke
negara lain, terutama order pembelian Juli, Agustus, dan September,
sementara Aprisindo mendesak pemerintah lakukan PR counter soal aksi
buruh.
Ketua API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia) Jawa Barat Ade Sudrajat
mengungkapkan AS dan Eropa sudah mencabut dan memindahkan order ke
negara lain.
"Kami belum menghitung nilainya, tetapi demonstrasi yang berakhir
dengan kerusuhan itu mengakibatkan AS dan Eropa memindahkan order ke
negara lain. Ini menandakan mereka sudah tidak percaya dengan kondisi
keamanan di Indonesia."
Sementara Aprisindo mendesak pemerintah melakukan public relations (PR)
counter ke luar negeri guna memberikan penjelasan yang sebenarnya soal
kondisi demonstrasi buruh di Indonesia, menyusul adanya pertanyaan dari
sejumlah pengusaha sepatu dari Malaysia, Thailand dan Taiwan kepada
asosiasi itu.
Menurut Yudhi Komarudin, upaya PR counter ke luar itu sangat penting,
agar investor dan mitra bisnis sepatu di luar negeri tidak sampai
mengambil sikap drastis, seperti menangguhkan investasi pabrik di
Indonesia.
"Kami mengamati perkembangan kondisi demonstrasi buruh kemarin [3 Mei]
sudah menjurus anarkis. Polisi harus tegas, karena mereka sudah tidak
dianggap, bahkan diteriakin para demonstran. Pemerintah harus segera
melakukan PR counter ke luar negeri," ungkapnya kepada Bisnis, kemarin.
Pemerintah, lanjutnya, harus secepatnya menjelaskan bahwa demonstrasi
itu hanya sebagaian kecil, karena sejumlah perusahaan masih berjalan,
serta kondisinya tidak separah kerusuhan 1998.
"Jangan biarkan luar negeri menganggap kondisi sudah tidak terkendali.
Kendati sejumlah investor luar negeri belum menyinggung soal kelanjutan
relokasi di Indonesia."
Tanggung jawab
Dia juga meminta agar Polri segera memanggil para penanggung jawab aksi
di lapangan, guna dimintai tanggungjawabnya.
Di Tangerang, misalnya, ada yang memaksa pekerja untuk ikut demonstrasi.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus tegas untuk mengambil
tindakan terhadap penanggungjawab aksi di lapangan. Jika tidak tegas
akan terjadi aksi yang lebih parah.
Di tempat terpisah Ernovian G. Ismy Sekretaris Eksekutif BPN API
(Asosiasi Pertekstilan Indonesia), menyatakan hubungan antara pengusaha
dan buruh makin jauh dengan adanya aksi lanjutan 3 Mei.
Sementara Hasto Kristianto anggota Komisi IV DPR dari FPDIP menegaskan
aksi buruh dengan kekerasan itu dipicu oleh buntunya pintu aspirasi
buruh ke pemerintah DPR yang telah dicap sebagai alat kekuasaan
pemerintah.
"Dalam situasi sulit seperti ini pemerintah tidak usah malu memenuhi
aspirasi buruh dengan membatalkan rencana revisi UU No. 13/2003,"
ungkapnya.
|
