|
Japan Bank for International Cooperation (JBIC) membuka
kesempatan untuk menegosiasikan kembali skema pendanaan proyek mass
rapid transit (MRT) di DKI Jakarta yang ditawarkan lembaga pembiayaan
Jepang itu ke-pada pemerintah Indonesia.
Representative JBIC untuk Indonesia Takehito Yasui mengatakan perlu
pembicaraan kembali antara pemerintah Jepang dan Indonesia karena
adanya salah pengertian di kalangan pejabat dan laporan media massa
mengenai skema pendanaan tersebut.
"Kami masih membuka pintu untuk berdiskusi kembali soal keterlibatan
JBIC dalam proyek MRT karena selama ini telah terjadi salah pengertian.
Kami menunggu permintaan resmi dari pemerintah Indonesia," kata
Takehiro kepada Bisnis kemarin.
Pernyataan senada pernah disampaikan oleh Kuasa Usaha (Charge
d'Affaires) Kedubes Jepang di Jakarta Masafumi Kuroki. Dia menegaskan
Jepang tetap berniat melanjutkan diskusi dengan Indonesia mengenai
pendanaan MRT melalui skema pinjaman ODA (Official Development
Assistance).
"Ada kesalahpahaman mengenai posisi Jepang dan posisi ODA yang
ditawarkan untuk mendanai proyek itu. Kami sebenarnya masih membuka
diri untuk mendiskusikannya dengan pemerintah Indonesia," katanya
beberapa waktu lalu.
Pemerintah memutuskan tidak menggunakan skema pin-jaman ODA yang
disebut STEP (Special Terms for Economic Partnership) dari JBIC untuk
proyek MRT. Pinjaman itu dinilai membatasi peranan sumber daya lokal
karena bersifat mengikat (tied loan).
Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta sebelumnya mengatakan
pemerintah Jepang melalui JBIC tidak bisa menerima tawaran Indonesia
untuk mengubah sistem pinjaman dari tied menjadi untied (tidak
mengikat). (Bisnis, 22 Maret)
Tak lama setelah keputusan itu, pemerintah langsung membentuk
konsorsium 15 perusahaan lokal yang disebut Jakarta Metro System (JMS)
untuk merealisasikan MRT. Wapres Jusuf Kalla bersama sejumlah menteri
bahkan segera mencari alternatif pembiayaan dan teknologi dari China.
Tidak ketat
Menurut Takehiro, pada dasarnya skema pinjaman STEP untuk proyek MRT
itu tidak seketat pinjaman bersyarat lainnya. Hal ini dilihat dari
persyaratan yang disepakati sebelumnya dengan tim pemerintah, a.l.
kontraktor dipilih melalui pelelangan oleh Indonesia, kandungan impor
dari Jepang sekitar 30%, dan tidak ada perubahan persyaratan pinjaman
STEP dari tahun lalu.
Secara keseluruhan proyek yang membentang dari Dukuh Atas sampai Lebak
Bulus itu diperkirakan menelan biaya konstruksi US$870 juta, termasuk
biaya desain dan lain-lain.
Pinjaman ODA melalui JBIC mencakup 85% dari total biaya proyek dengan
suku bunga 0,4% dan jangka waktu pengembalian 40 tahun (termasuk 10
tahun masa tenggang).
"Tidak ada sumber pembiayaan lain yang dapat menawarkan pinjaman
sebesar itu pada kondisi seperti sekarang," katanya.
|
