|
Kementerian BUMN diketahui tengah menginvestigasi proses
tender pembangunan jaringan telekomunikasi akses nirkabel tetap
Flexi Telkom, karena diduga terjadi penyimpangan.
Staf Khusus Menneg BUMN Bidang Pengolahan Data dan Informasi Lendo Novo
mengungkapkan penyelidikan itu dilakukan menyusul
adanya laporan yang menyatakan dua peserta tender mundur, karena
menilai ada penyimpangan dalam proses tersebut.
"Kami telah mengadakan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya
kerugian negara mulai kemarin [24 Agustus] dan biasanya
mencapai hasil akhir dalam dua bulan ke depan," ujarnya, akhir pekan
lalu.
Penyelidikan itu, menurut Lendo, merupakan bagian dari kebijakan
Kementerian BUMN untuk mencegah terjadinya korupsi di
lingkungan perusahaan negara, sekaligus sebagai upaya mendorong
tercapainya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate
governance).
Bila pemerintah membutuhkan data awal secepatnya, katanya, tim dapat
menyajikan hasil sementara dalam dua minggu ke depan.
Tim investigasi itu terdiri atas 10 orang yang berasal dari berbagai
bidang seperti kepolisian, kejaksaan, dan tenaga ahli di
berbagai bidang.
Tidak tanggapi
Saat dihubungi Bisnis, Dirut PT Telkom Tbk Arwin Rasyid tidak bersedia
memberikan tanggapan dengan alasan dia sedang berada
di Eropa. "Tanyakan saja masalah itu kepada staf saya di Jakarta,"
katanya.
Sumber Bisnis di PT Telkom Tbk mengungkapkan dalam suatu forum Arwin
mengatakan investigasi itu hanya untuk melayani
kepentingan beberapa pihak.
Namun, Head of Investor Relations PT Telkom Tbk Rochiman Sukarno
menyatakan dia tidak mengetahui investigasi terhadap proses
tender tersebut.
Hanya saja, dia pernah menegaskan bahwa dalam menentukan kriteria
pemenang tender, PT Telkom Tbk selalu mendasarkan pada
aspek kualitas, di mana ukuran untuk hal tersebut sangat luas.
"Telkom juga akan selalu mempertimbangkan masalah harga dan pengiriman
agar dapat segera melayani pasar tepat pada waktunya
sesuai target awal."
Rochiman menyatakan penilaian akhir pemenang tender itu diusahakan
dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi
perusahaan.
Tender BTS
PT Telkom Tbk menyelenggarakan tender pembangunan 1.000 unit BTS (base
transceiver station) Flexi untuk wilayah DKI Jakarta,
Jawa Barat, dan Banten dua pekan lalu. Tetapi karena sesuatu hal,
tender tersebut dibatalkan dan diundur hingga waktu yang
belum ditentukan.
Awalnya terdapat tiga peserta tender, yaitu ZTE, Huawei, dan Samsung.
Tetapi belakangan dua peserta, yaitu Huawei dan
Samsung, mengundurkan diri dengan alasan yang belum jelas. PT Telkom
Tbk memperkirakan investasi untuk satu BTS Flexi bisa
mencapai Rp1 miliar-Rp2 miliar.
Pembangunan jaringan baru ini penting bagi PT Telkom Tbk menyusul
rencana migrasi frekuensi Flexi di tiga provinsi itu dari
pita 1.900 MHz ke 800 MHz yang sebelumnya diperkirakan dimulai akhir
tahun ini.
Migrasi layanan Flexi Telkom dari 1.900 MHz ke 800 MHz milik PT
Mobile-8 merupakan akibat dari penataan spektrum 2,1 GHz oleh
pemerintah untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi seluler
generasi ketiga (3G).
PT Telkom Tbk akan menempatkan 1.000 unit BTS itu di sejumlah titik di
Jabotabek, Banten, dan Jawa Barat. Saat ini, PT Telkom
Tbk memiliki sekitar 564 unit BTS untuk layanan Flexi di Jabotabek dan
Jawa Barat.
Sebelumnya, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PAN Deddy Djamaluddin
mengatakan tender yang diselenggarakan oleh setiap
operator telekomunikasi harus dijalankan secara terbuka dan adil.
"Tender harus dilakukan secara selektif tanpa diskriminasi terhadap
penyedia perangkat telekomunikasi tertentu. Pemenang
tender penyedia jaringan harus merupakan perusahaan yang bisa
dipercaya, memiliki kemampuan teknis yang memadai, dan
menawarkan harga yang kompetitif, sehingga akan terhindar dari KKN,"
ujarnya, belum lama ini.
|
