|
Sekitar US$7 miliar atau 46,67% dari total utang pinjaman
luar negeri sedang dalam pengerjaan (on going) bermasalah, dari sisi
penyerapan anggaran. Total pinjaman pemerintah on going saat ini
mencapai US$15 miliar.
Di sisi lain, realisasi komitmen sejumlah negara kreditor pada Paris
Club I dan II untuk mengalihkan pinjaman dari proyek yang tidak
berjalan ke proyek baru (debt swap) masih sangat rendah.
Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan hasil evaluasi
terakhir, pihaknya menemukan keterlambatan penyerapan sekitar US$7
miliar pinjaman luar negeri yang on going.
"Tapi angka ini akan terus berubah, kami melakukan evaluasi setiap tiga
bulan sekali," jelasnya, seusai diskusi Falsafah dan Strategi
Pembangunan Nasional, di Jakarta, kemarin.
Sementara itu, jelasnya, jumlah total pinjaman luar negeri saat ini,
termasuk pinjaman berjalan mencapai US$67 miliar. Utang tersebut
merupakan proyek yang masuk ke dalam APBN atau di luar pinjaman
terhadap IMF yang digunakan untuk menyeimbangkan cadangan devisa.
Permasalahan lambatnya penyerapan anggaran tersebut, jelasnya, pada
umumnya berbeda dari setiap proyek. Mulai dari perencanaan proyek,
pelaksanaan proyek bahkan dari masyarakat di sekitar proyek.
Jika Kementerian dan Lembaga Negara (KLN) penanggung jawab proyek
dinilai tidak bisa merealisasikan proyek tersebut sampai tenggat waktu
yang diberikan, jelasnya, dana pinjaman akan dikembalikan atau
direlokasi untuk proyek lain. Jika memungkinkan, pemerintah akan
mengupayakan debt swap.
Hal ini, untuk mengurangi beban utang luar negeri dan biaya komitmen
yang harus dibayarkan pemerintah.
Debt swap
Terkait upaya debt swap, di tempat berbeda Deputi Menko Perekonomian
Mahendra Siregar mengatakan realisasi komitmen kreditor melakukan debt
swap terhadap pinjaman Indonesia yang tidak terserap sangat rendah.
Sumber pinjaman pemerintah terbesar meliputi Jepang, Jerman, Amerika
Serikat, Prancis, Inggris, Australia, Belanda, Austria, Spanyol, dan
Kanada. Sampai saat ini, negara yang mau memberikan debt swap hanya
Jerman, Italia, dan Inggris.
"Pada umumnya negara yang sudah menyatakan kemungkinan debt swap pada
Paris Club, tidak merespons ketika pernyataan itu ditindaklanjuti
pemerintah."
Lebih jauh, Paskah mengemukakan dari US$7 miliar pinjaman proyek on
going yang masih bermasalah itu, telah dikembalikan sebesar US$250
juta, salah satunya untuk mendanai proyek pembangunan penanggulangan
banjir Cisadane yang dikerjakan Departemen Pekerjaan Umum.
Proyek Cisadane tidak jadi dikerjakan, karena adanya penolakan dari
masyarakat sekitar sungai Cisadane.
Hasil kajian Koalisi Anti Utang yang diperoleh Bisnis menyebutkan sejak
1967 sampai 2005, jumlah komitmen pinjaman luar negeri mencapai
US$365,88 miliar. Dari jumlah tersebut pemerintah hanya mencairkan
sebesar US$162,13 miliar.
Sedangkan sebanyak US$203,75 miliar belum dicairkan dan Indonesia
dikenakan biaya bunga komitmen setiap tahun. Minimnya penyerapan utang
luar negeri membuat negara tiap tahun harus menanggung kerugian hingga
Rp18 triliun dari beban bunga komitmen utang yang tidak digunakan sama
sekali.
Sampai saat ini pemerintah juga tidak mampu menyerap komitmen utang
untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussallam
dan Nias yang mencapai US$66,6 juta.
Data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan yang
diperoleh Bisnis menyebutkan sampai kuartal keempat 2005, jumlah utang
luar negeri pemerintah mencapai US$66,53 miliar. Jumlah ini sebesar
49,8% dari total utang luar negeri Indonesia yang mencapai US$133,54
miliar.
Dari total pinjaman luar negeri itu, sebanyak US$60,87 miliar merupakan
pinjaman antarpemerintah, melalui kerja sama bilateral maupun melalui
lembaga pembiayaan multilateral. Sisanya, US$5,66 miliar berasal dari
swasta asing.
|
