***

SELAIN menangani kredit macet Riau Complex yang bernilai 220 juta dollar AS, BPPN juga menangani kredit macet dari tujuh perusahaan RGM lainnya sebesar 70 juta dollar. Dengan demikian, total kredit macet RGM yang ditangani BPPN mencapai 290 juta dollar AS (setara Rp 2,175 trilyun).

Ketujuh perusahaan RGM di luar Riau Complex yang juga ditangani BPPN adalah PT Sola Gratia (kayu lapis), PT Asia Forestama Raya (kayu lapis), PT Mitra Unggul Pusaka (karet), PT RGM Sejati (karet), PT RGM Lestari (pengelola hutan), PT Unimegah Utama Raya (hotel), dan PT Inter Buana Medan Perkasa (perkapalan). Ketujuh perusahaan itu dikenal dengan Non-Riau Complex.

Berbeda dengan Bank Mandiri dan BNI yang menyetujui MoU itu, BPPN meminta MoU tersebut direvisi. BPPN menghendaki restrukturisasi Non-Riau Complex menggunakan pola debt to equity swap (pengalihan piutang menjadi kepemilikan modal) ke saham perusahaan RGM yang tercatat di bursa efek New York, misalnya APRIL. BPPN juga menyatakan, waktu 18 bulan terlalu lama untuk dilakukannya deferred interest.

Sementara itu, ternyata Sukanto Tanoto baik langsung ataupun melalui APRIL masih mempunyai perusahaan kertas di Cina bernama Asia Pacific Forest Product (Suzhou) Limited. Sukanto menguasai dua persen kepemilikan Asia Pacific Forest Product (Suzhou) Limited, APRIL 49 persen, dan sisanya sebesar 49 persen dimiliki perusahaan Finlandia bernama UPM Kymene.

UPM Kymene amat berminat membeli saham milik APRIL dan Sukanto Tanoto, guna menjadi pemegang saham mayoritas di Asia Pacific Forest Product (Suzhou) Limited. Namun, Sukanto sengaja tidak menjual sahamnya dan saham milik APRIL.

Sadar RGM masih mempunyai aset di Cina dan bahwa RGM mempunyai kesempatan untuk menjual aset tersebut kepada pihak ketiga, membuat ketidaksetujuan BPPN atas MoU Agustus 1999 itu bertambah besar. Kepala Grup Loan Work Out (LWO) III Asset Management Credit (AMC) BPPN yang menangani RGM, Andreas A Bunanta, dan Kepala Divisi LWO AMC BPPN Irwan Siregar, dalam sebuah memo bertanggal 29 Februari 2000 sempat mengajukan penghapusan deferred interest.

Memo tersebut juga disetujui dua Deputi Kepala BPPN, yaitu Eko S Budianto dan Chandra Purnama, serta Wakil Kepala BPPN Arwin Rasyid. Namun, Kepala BPPN Cacuk Sudarijanto tidak menyetujui memo bernomor 0480/IM/ LWO/ BPPN/0200 tersebut. Cacuk menanggapi memo tersebut dengan meminta Irwan Siregar dan Andreas A Bunanta untuk konsisten dengan kembali ke MoU Agustus 1999.

Kreditor Riau Complex lainnya, ING Barings yang mewakili Club Banks, juga menyatakan kecewa dengan sikap pemegang saham Riau Complex yang tidak menanggapi tawaran pihak ketiga (atas aset di Cina), yang sebenarnya dapat dipakai untuk membiayai proyek Pulp Line 2A. Sementara itu, Bank Danamon yang khusus mewakili sindikasi PT RPE juga tidak menyetujui adanya deferred interest selama 18 bulan.

Selanjutnya, pada 7 Maret 2000 siang, Cacuk bersama Dirut Bank Mandiri Robby Djohan dan Dirut BNI Saifuddien Hasan, serta pihak RGM, mengadakan pertemuan di Gedung Bank Mandiri, Jakarta. Pertemuan itu menghasilkan keputusan antara lain, Bank Mandiri, BNI dan BPPN setuju kembali ke MoU Agustus 1999, dan penggunaan deferred interest akan dimonitor melalui rekening penampung (escrow account), serta Bank Mandiri dan BNI disepakati menjadi lead dalam proses restrukturisasi Riau Complex.

Sementara itu, Rizani Usman menyatakan, program restrukturisasi kredit macet Riau Complex seharusnya menjadi contoh, karena tidak adanya potongan utang (haircut), sehingga program restrukturisasi tersebut seharusnya menguntungkan kreditor, perusahaan, dan negara. (ferry irwanto)

Index

Index