"Saya turun langsung merestrukturisasi obligor. Semuanya diprioritaskan," kata Cacuk menjawab pers, usai menghadiri pembahasan review letter of intentDana Moneter Internasional (IMF), Rabu (5/4) di Gedung Bappenas Jakarta.

Pada kesempatan itu, Cacuk juga membantah informasi yang mengatakan dirinya mempunyai perjanjian khusus dengan pengusaha Peter Sondakh, pemilik kelompok usaha Rajawali. Grup Rajawali merupakan salah satu 20 obligor terbesar BPPN, dengan kredit macet Rp 2,13 trilyun.

Cacuk disebut-sebut bersedia secepatnya merestrukturisasi kredit macet Grup Rajawali, asalkan dirinya dipertemukan secara pribadi dengan seorang pemimpin sebuah partai politik terbesar. Mengenai hal tersebut, dengan tegas Cacuk membantah, "Nggak ada! Nggakada, nggakada urusan."

Mengenai Cacuk yang kerap menemui sendiri debitor kakap BPPN, sumber Kompasdi BPPN yang bertanggung jawab langsung terhadap restrukturisasi kredit macet mengatakan, apa saja bisa terjadi antara Cacuk dengan para debitor besar itu.

"Apakah di situ ada perjanjian yang menguntungkan si debitor dan Cacuk pribadi, ataukah perjanjian itu baik untuk BPPN, hanya Cacuk yang tahu," katanya.

Ketika masalah ini dikonfirmaskan kepada Menko Ekuin, selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), hal seperti itu tidak mungkin terjadi. "Tidak akan ada restrukturisasi yang bisa berlangsung, lewat pertemuan pribadi. Soalnya, kita sudah punya pendekatan bahwa penyelesaian atas utang debitor di atas Rp 1 trilyun, harus lewat KKSK," katanya. (fey)

20 Obligor Terbesar BPPN

Sumber: BPPN
Catatan: Belum termasuk Grup Texmaco, dengan kredit macet Rp 15 trilyun dialihkan ke BPPN pada Maret 2000.
 

Index

Deputi Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Jerry Ng mengatakan pelaksanaan rekapitalisasi Bank Niaga akan bersamaan dengan proses rekapitalisasi Bank BNI.

"Kalau BNI nanti malam [Rabu 5 April], Bank Niaga juga bisa nanti malam dong. Tetapi Nggak lah, saya rasa lebih realistis kalau tidak Jumat ini [7 April] ya minggu depanlah," kata Jerry usai mengikuti rapat kaji ulang (review) letter of intent di Gedung Bappenas Jakarta Rabu.

Hadir pada kaji ulang itu Menkumdang Yusril Ihza Mahendra, Jaksa Agung Marzuki Darusman, Deputi Gubernur Senior BI An-war Nasution, Menkeu Bambang Sudibyo, Menperindag Yusuf Kalla, Menneg Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Ketua Satgas Prakarsa Jakarta Laksamana Sukardi, dan Ketua BPPN Cacuk Sudarijanto.

Menurut Jerry, penerbitan obligasi untuk merekapitalisasi Bank Niaga diharapkan selesai sebelum target yang ditetapkan IMF. "Yang penting akan selesai sebelum tanggal 15 April [2000]."

Menurut dia, dibutuhkan waktu yang cukup untuk merekapitalisasi Bank Niaga karena untuk mengeluarkan dana sebesar Rp 8,7 triliun tidak semudah dana yang berjumlah sedikit.

Calon direksi BRI

Deputi Gubernur Senior BI Anwar Nasution mengatakan fit and proper test untuk calon direksi BRI dan BTN selesain pekan ini atau paling lambat minggu depan.

BI mengusulkan sedikitnya 35 orang, tetapi siapa yang akan dipilih tergantung kepada menteri keuangan. Mereka itu ada yang berasal dari dalam dan dari luar bank yang bersangkutan.

Nasution menolak menyebutkan muka lama nama-nama calon direksi dan komisaris. "Nanti heboh lagi," katanya.

Untuk Bank Mandiri, penyerahannya kembali ke BI sudah dilakukan, kata Nasution. Peraturan BI yang menyangkut pengalihan kredit macet bank tersebut sudah dilakukan pada pekan lalu.

Menyinggung penilaian IMF terhadap kemajuan dari program-program yang harus diselesaikan BPPN dalam letter of intent, menurut Jerry, sudah bagus.

Beberapa hal yang sudah diselesaikan adalah proses klaim antarbank, rekapitalisasi Bank Niaga, sementara Bank Danamon dan BCA sudah pada jalur yang benar.

Jerry mengatakan sambutan IMF terhadap restrukturisasi perbankan dan komitmen pemerintah untuk melaksanakan LoI sudah luar biasa. "Meeting-nya sangat produktif. BPPN tadi 15 menit saja sudah selesai," katanya. (msw)

©COPYRIGHT 1998 BISNIS INDONESIA
PT Jurnalindo Aksara Grafika

Index

Fuad mengatakan tugas utama BPPN adalah menjual aset dan bukan menarik lagi obligasi yang telah disuntikkan ke bank-bank rekapitalisasi. Tapi karena hasil penjualan aset di bawah target yang telah ditentukan dalam letter of intent sebesar Rp 17 triliun, BPPN hanya sanggup menyetor Rp 14,27 triliun.

"Akui saja secara gentlement bahwa BPPN tidak sanggup menjual aset untuk mencapai target Rp 17 triliun," ujarnya kepada Bisnis awal pekan ini.

Fuad menjelaskan kalau tahun depan BPPN tidak sanggup mencapai target lagi, maka akan ada pembenaran bagi lembaga itu untuk menarik obligasi lagi. Jika demikian berapa ratus triliun juga BPPN sanggup menyetor ke APBN, ini membahayakan APBN dan bank yang direka-pitalisasi.

"Jadi Cacuk sudah gagal, sejak semula apa yang dikerjakan tidak ada hasil apapun."

Fuad mengatakan dampak penyetoran obligasi terhadap anggaran saat ini memang tidak signifikan. Karena secara riil APBN sudah aman dengan adanya penerimaan pajak sebesar Rp 17 triliun, belum lagi penerimaan kenaikan harga minyak internasional. Jangankan setoran obligasi, penundaan pinjaman Dana Moneter Internasional (IMF) saja tidak mengganggu anggaran.

Sementara pengamat perbankan Elvyn G. Masassya berpendapat setoran obligasi sebesar Rp 4,2 triliun untuk menutup kekurangan target hanyalah untuk menyelamatkan muka BPPN di bawah kepemimpinan Cacuk Sudarijanto.

"Cara itu tidak mencerdaskan masyarakat, kalau cuma sanggup menyetor Rp 14,27 triliun katakan saja apa adanya."

Elvyn menganggap kinerja BPPN tidak perform dengan kegagalannya mencapai target. Anehnya orang mengangggap setoran sebagai satu-satunya ukuran kinerja. (dj)

©COPYRIGHT 1998 BISNIS INDONESIA
PT Jurnalindo Aksara Grafika