|
Perlu Alternatif, jika
Target LoI Tak Tercapai
Jakarta,
Kompas
Pemerintah
harus menyiapkan langkah alternatif, jika target
restrukturisasi aset di Badan Penyehatan Perbankan
Nasional (BPPN) sebesar Rp 27 trilyun dan privatisasi
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 6,5
trilyun sebagaimana disepakati dalam letter
of intent (LoI) dengan Dana Moneter Internasional
(IMF), tidak tercapai. Demikian diungkapkan
oleh pengamat ekonomi dari Indef Didik J Rachbini
dan Umar Juoro di Jakarta, Kamis (28/8).
Menurut
Umar, hingga kini pemerintah belum memberikan
jawaban bagaimana menutupi lubang APBN yang
terjadi akibat kegagalan mencapai target itu.
Pemerintah hanya memiliki skenario target, tanpa
mempersiapkan jawaban dan alternatif jika terjadi
kegagalan pencapaian target. Apalagi pemerintah
kelihatannya sulit bekerja sama dengan DPR.
Untuk itu, perlu dicari solusi yang secara politis
dapat diterima dan tetap memberikan implikasi
positif kepada pasar. "Pemerintah maunya apa,
harus dijelaskan. Supaya pelaku ekonomi mengerti,
karena itu juga berkaitan dengan anggaran dan
kepentingan rakyat," kata Umar.
"Perlu diingat, pemenuhan target Rp 27 trilyun
dan Rp 6,5 trilyun itu termasuk dalam Undang-undang
(UU), karena tercantum dalam APBN. APBN itu
UU yang harus dicapai. Kalau tidak tercapai,
apa alternatifnya, karena target itu tetap harus
tercapai. Apakah akan di-carry over ke APBN
2002 atau apa?," kata Umar. Umar sendiri menilai
sangat sulit untuk mencapai target-target tersebut.
Namun, kalau target itu diturunkan menjadi Rp
24 trilyun dan Rp 4 trilyun, masih mungkin tercapai.
Diingatkan, target LoI sangat krusial dan akan
memunculkan implikasi negatif jika tidak tercapai.
Untuk
itu, pemerintah harus fokus dalam mengejar target
dimaksud. Pendapat senada diungkapkan Didik.
Menurut dia, kesepakatan dengan IMF itu perlu
segera dilaksanakan, namun caranya tetap harus
berhati-hati. Pemerintah perlu membuat program
yang layak dari segi momentum dan kesiapan lainnya.
"Dividen untuk pemerintah diperbanyak, tidak
perlu menggenjot investasi, atau cukup memelihara
yang ada," cetus Didik. Jalan terbaik privatisasi,
menurut Didik, tetaplah go public. Namun, perlu
diperhatikan momentum pasar modal saat ini belum
terlalu tinggi, tercermin dari angka indeks
harga saham gabungan yang belum mencapai 600-700-an.
Oleh karena itu, target privatisasi harus realistis
dan jangan terlalu muluk.(tia)
|
