Sementara itu, anggota Komisi IX DPR Didi Supriyanto (Fraksi PDI Perjuangan) mengungkapkan, banyak hal aneh yang terjadi saat debitor-debitor besar itu menerima kredit mereka. Untuk itu, ujarnya, dengan menggunakan momentum kasus Texmaco, Barito, dan Humpuss, seharusnya Kejaksaan Agung (Kejagung) dan DPR lebih proaktif.

"Jaksa Agung harus secara berkala membuat laporan transparan kepada masyarakat, apa saja kasus besar yang menjadi prioritas dan bagaimana kondisinya. Jangan tiba-tiba muncul surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus Soeharto misalnya, tanpa sepengetahuan rakyat," kata Didi.

Didi menambahkan, DPR juga harus mulai memanggil para debitor kakap dan meminta keterangan mereka. "PDI Perjuangan akan mengupayakan agar DPR mengagendakan pemanggilan itu. Selama ini kita tidak ngerti debitor-debitor besar itu ternyata busuk. Kelihatannya mereka itu baik-baik, seperti Texmaco, yang setelah dibuka ternyata banyak masalah. Tidak tertutup kemungkinan banyak perusahaan seperti itu," papar Didi.

Mengenai kelompok usaha Barito yang tersangkut kredit macet Rp 9 trilyun lebih dengan BPPN, Didi berpendapat seharusnya Kejagung langsung mencari informasi untuk memanggil siapa saja orang-orang yang bertanggung jawab. "Kalau BPPN dapat memberikan bukti-bukti tentang kasus Barito, sebaiknya Kejagung langsung melaksanakan penyidikan, tidak perlu melakukan penyelidikan lagi segala, karena itu hanya menghabiskan waktu," ujarnya.

Dengan syarat

Rhenald mengakui, mereka juga harus diselamatkan karena telanjur menguras uang negara yang terlalu besar. Akan tetapi, yang jauh lebih penting untuk masa depan dunia usaha sendiri adalah penegakan law enforcement. "Mereka harus diadili dan kalau terbukti bersalah, hukumlah seberat-beratnya," ujarnya.

Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk masa depan bangsa. Itu juga penting untuk memberi pelajaran kepada para pemberi kredit, agar tidak sembarangan lagi mengucurkan kredit.

Rhenald juga merasa heran terhadap pandangan (Juan Felix Tampubolon yang mengatakan disposisi itu hal yang biasa-Red) bahwa memo dianggap sesuatu hal yang biasa. Kalau itu yang terjadi, berarti negara ini sudah menjadi kerajaan. Semua pihak sempat bingung kalau melihat perkembangan Texmaco yang begitu cepat. Texmaco tiba-tiba menjadi besar seperti kelebihan duit, padahal perusahaan-perusahaan lain justru kekurangan duit.

Diakuinya, dalam membangun bangsa diperlukan entrepreneurship. Namun, entrepreneurship jenis Sinivasan (Texmaco) ini memang agak "gila". Dalam waktu singkat, dia tiba-tiba melambung karena ada lingkungan yang mendukungnya, yakni kebiasaan perbankan di masa lalu yang selalu mempunyai entrepreneur binaan secara khusus. Orang-orang itu kemudian menjadi semacam akses bagi pengusaha-pengusaha lain memasuki perbankan.

"Pak, kalau perlu kredit, ayo saya kenalkan kepada direktur banknya," ujarnya menirukan pandangan para pengusaha saat itu. Karena sangat dekatnya hubungan mereka, yang jadi pijakannya bukan lagi ekonomi atau bisnis yang sehat dan prospektif. Dengan cara-cara seperti itu, maka orang-orang yang menjadi nasabah bank adalah juga orang-orang yang sama terus-menerus. Mereka menjadi besar dan semakin besar, sementara penilaian perbankan dalam memberikan kredit, tidak lagi didasarkan pada kelayakan ekonomi dan sistem manajemen perusahaan penangguk kredit, hanya dilihat dari kertas berisi proposal.

Di kalangan pengusaha nonpri, biasanya ada yang disebut white loan. Kalau mereka mau pinjam uang ke bank, tidak pakai bukti hitam di atas putih, tidak juga pakai proposal atau studi kelayakan karena sudah begitu dipercaya bank. Begitu bank melihat seorang pengusaha bagus, lalu ditawari kredit berdasarkan asas white loan itu, karena sudah dianggap bisa dipercaya yang ternyata kemudian menjerat. Karena sudah sangat dipercaya, segala macam jenis dan besaran kredit diberikan tanpa prosedur yang cermat. "Sehingga tidak mengherankan, jika yang berkembang adalah pengusaha yang itu-itu saja."

"Kondisi itulah sebenarnya musuh kita, sebab tidak ada analisis usahanya," katanya. Semua lari ke atas, kalau atasan mengiyakan, walaupun secara ekonomi tidak layak, kredit diberikan dengan mudahnya. Bawahan itu hanya mencari adjustment-nya bahwa ini benar atau salah.

Pada masa Orde Baru, pengusaha-pengusahanya muncul dari atas semua dengan kucuran kredit yang sangat tidak rasional dengan usahanya. Umumnya mereka tidak punya pengalaman bisnis tetapi memiliki fasilitas dan mempunyai akses kepada penguasa.

Jangan ulangi

Sekarang, kata Rhenald, hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Terbukti hal itu, hanya memunculkan pengusaha karbitan, jago kandang, bisnisnya sangat rapuh dan bermental bobrok. Ia berpendapat, sebaiknya pemerintah mulai dengan mengembangkan kelas menengah. Sebab hampir semua pengusaha yang berhasil keluar dari krisis ini adalah pengusaha kelas menengah yang tidak memiliki utang ke bank. Mereka usahanya tanpa kredit dan usahanya tumbuh dari bawah.

Ke depan, pemberian kredit perbankan juga tidak boleh lagi berdasarkan cara-cara lama. Pemberian kredit harus selektif terhadap usaha yang benar-benar memiliki prospek yang baik. Pemerintah lebih baik berkonsentrasi kepada pengusaha-pengusaha menengah yang bisnisnya Rp 2 milyar -Rp 3 milyar.

Di antara mereka juga muncul pemain-pemain baru yang lahir dari persaingan. Mereka harus terus dibina dan setelah diberi kredit mereka harus didampingi oleh konsultan domestik. Kalau mungkin berikan saja konsultan ini kepada kampus sehingga kalau kampus banyak membina mereka juga mendapatkan fee, sebab kampus dasarnya moral. (dmu/fey)