JAKARTA: The Supreme Audit Agency (BPK) said on Wednesday it would start auditing later this month eight commercial banks receiving Bank Indonesia's emergency liquidity credits to investigate alleged malfeasance in the usage of funds.

BPK chairman Satrio Budihardjo "Billy" Joedono said some 60 banks obtained liquidity credit from the central bank, however, only eight were suspected of misusing the credit, mostly due to the large amount of funds they received.

Billy declined to mention the banks.

"The audit will include how the banks managed the funds as well as the process and mechanism of how the funds were channeled," Billy told reporters after handing over audit results of the use of the 1997/1998 budget to the House of Representatives.

Joedono said BPK would complete its audit by April, despite the fact that some of the eight banks were closed, and data might have been lost.

"We're expecting difficulties, including from banks trying to hinder the audit by erasing data," Joedono said.

BPK disclosed in December the damning results of its audit on Bank Indonesia, in which it alleged that the central bank had improperly channeled more than Rp 80 trillion (US$10.8 billion) of liquidity support to troubled banks during the economic crisis in 1997 and 1998.

The central bank channeled a total of Rp 164.5 trillion in liquidity credits to cash-strapped banks as part of the government's blanket guarantee program.

Billy said the BPK team of auditors would conduct a general audit on each of the banks' balance sheets and would afterwards conduct a due diligence on the use of the liquidity credits.

Joedono said BPK would likely involve officials and auditors of the Development Finance Comptroller (BPKP) in the team.

Meanwhile, in its report to the House, Billy said BPK found 1,295 cases of irregularities in the use of the 1997/1998 central government budget, provincial administration budgets and state firms' spending.

The irregularities could result in Rp 13.6 trillion in potential losses.

The agency found 318 cases of irregularities in the state budget, with potential losses of Rp 6.12 trillion and 630 cases of irregularities in provincial budgets with potential losses of Rp 2.55 trillion.

In state companies, BPK found 170 cases of irregularities with potential losses of Rp 3.99 trillion, and 117 cases in provincial administration- owned companies with potential losses of Rp 1.04 trillion.

"Some of these findings have yet to be resolved," Joedono said without further elaborating.

The irregularities the agency reported included 683 cases of violations against prevailing laws and regulations that resulted in potential losses of Rp 9.1 trillion.

BPK also found Rp 3.2 trillion in potential losses due to inefficiencies and ineffectiveness in managing state programs. (03)

The bank said the figure represented 64 percent of its corporate NPLs, reducing the value of its total problematic loans to Rp 1.96 trillion at the beginning of the year 2000.

The bank expected it would be able to restructure all its remaining NPLs in the next three months.

The bank explained that the Rp 1.96 trillion is a conservative figure, as it uses a stricter standard compared with that used by Bank Indonesia's when categorizing restructured NPLs.

"For instance, based on Bank Indonesia's standard, NPLs are stated to be sound after the signing of a restructuring agreement," BRI said, adding that, unlike the central bank, it often waited for three to six months to evaluate the realization of an agreement with a debtor before revising a credit's status.

The bank said that in restructuring NPLs, BRI required a final cash settlement for every amount due, including the interest payable prior to any debt restructurization program.

The interest rate applied is the one valid at the time of the due date and applicable to both rupiah loans and foreign currency loans.

"If those conditions are met, BRI is willing to write off the penalty interest," it said.

After the completion of a debt restructuring program, BRI then sets a new interest rate, based on the debtors' capability, which is measured by the Internal Rate of Return (IRR). For rupiah loans, BRI sets the IRR at 1 percent higher than Bank Indonesia's three month promissory notes (SBIs). For U.S. dollar loans, the IRR is set at 2 percent higher than the Singapore Inter-Bank Offered Rates (SIBOR). (hen)

Dia juga menuduh hal itu sebagai akibat ulah pimpinan PT Astra International Tbk yang sengaja menghambat dan melawan program pengembalian aset nasional melalui BPPN. "Kekisruhan penjualan saham PT Astra International Tbk diakibatkan masih adanya orang-orang besar dan kuat, pengusaha dan sisa-sisa Orde Baru yang masih ingin ikut campur dan mempertahankan perusahaan tersebut," katanya.

Sehari sebelumnya Dirut PT Astra International Rini Soewandi mengatakan, tak menentang BPPN, malah mendukung tindakan BPPN. Namun, Rini mengatakan, yang terbaik tentunya jika ada kompetisi antara investor dalam membeli saham Astra yang lebih menguntungkan negara.

Selama dua pekan ini, soal rencana penjualan saham Astra yang dimiliki BPPN menjadi berita. Namun, sejumlah pengamat bursa dan pengamat hukum pasar modal telah menyatakan, heboh soal penjualan saham Astra tidak ada kaitan dengan keberadaan orang-orang di balik kehebohan itu.

"Mudah saja untuk mengatakan ada indikasi kurang transparannya BPPN dalam menjual saham Astra karena munculnya status preferred bidder untuk Newbridge-Gilbert. Status preferred bidder itu sangat kontradiktif dengan mekanisme tender offer. Bagaimana kita bisa dikatakan telah melakukan tender offer secara benar-benar transparan dan tidak berpihak, jika status preferred bidder masih ada. Status itu menunjukkan keberpihakan, bukan perlakuan yang sama," ujar ekonom Pradjoto.

"Persoalannya terletak di situ, bukan pada siapa yang hendak masuk atau bermain di balik rencana penjualan itu. Heboh soal Astra terletak pada transparansi, itu saja. Bukan faktor lainnya," kata Pradjoto.

"Memang saya juga mendengar gelagat adanya orang lama di Indonesia ini, yang asetnya diserahkan ke BPPN sebagai jaminan atas kredit macet perusahaannya, tetapi ikut main dalam rencana penjualan saham PT Astra," tambah Pradjoto.

Akan tetapi, posisi mereka itu diuntungkan oleh salahnya BPPN sejak awal dalam merencanakan penjualan saham Astra. "Saya setuju transparansi dilakukan. Namun demikian, kita juga harus jeli terutama BPPN jangan tertipu oleh nama asing yang masuk ke Astra, yang kemungkinan adalah mewakili pengusaha yang punya duit lebih untuk membeli saham Astra. Itu artinya, utangnya di BPPN belum diselesaikan tetapi dia tampil sebagai pemilik Astra. Itu sangat ironis, dan sakit hati ini," kata Pradjoto.

Sementara itu Toemion mengatakan, "Ibarat gadis cantik, Astra itu masih diminati. Bukan hanya oleh investor-investor asing dan baru, tetapi juga oleh 'kekasih' lamanya. Ada orang besar dan kuat, pengusaha dan sisa-sisa Orde Baru yang masih ingin terus mempertahankan bisnisnya di Astra dan ikut campur dalam kekisruhan Astra," ujarnya.

Toemion mengaku, mencium gelagat adanya perlawanan dan usaha menghambat proses penjualan saham Astra selama ini. Dalam kesempatan itu, Toemion juga memberikan kronologi proses penjualan saham Astra kepada wartawan.

Meskipun tidak menyebut nama-nama siapa orang kuat dan sisa-sisa Orde Baru itu, namun Toemion menyebut nama sebuah perusahan, yaitu PT W. "Akan tetapi, siapa yang punya itu. Kalian cari," tambahnya. Ketika disebut nama BH, Toemion balik menimpali, "Itu Anda sendiri yang menyebut," katanya.

Menurut Toemion, proses penjualan saham PT Astra sebetulnya sudah bisa diselesaikan sejak lama, jika tidak terjadi perlawanan dan sejumlah hambatan, yang mengakibatkan perjanjian antara BPPN dengan dua calon investor dari Amerika Serikat tersebut, berakhir karena batas waktu.

20 investor

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Arwin Rasyid kepada pers mengatakan, hingga saat ini BPPN sudah mengundang lebih dari 20 calon investor untuk mengajukan penawaran atas saham Astra. Dari jumlah tersebut, tambahnya, antara tiga hingga lima investor sudah menunjukkan indikasi serius.

"Namun demikian, jumlahnya dari hari ke hari, angka itu berubah terus, karena kita harus bergerak cepat. Sebab Februari ini kita harus sudah dapat me-nentukan investor-investor terpilih untuk melakukan bidding terakhir," kata Arwin.

Arwin tidak bersedia menyebut nama calon-calon investor tersebut. Namun, dia mengatakan, Newbridge-Gilbert masih dapat menjadi bidder tetapi tidak dengan status preferred bidder.

Batalnya perjanjian BPPN dengan Newbridge-Gilbert, Arwin mengatakan, penyebabnya adalah Newbridge-Gilbert tidak berhasil merampungkan due diligence terhadap PT AI, serta tidak terpenuhinya syarat dalam definitive agreement antara BPPN dengan Newbridge-Gilbert tersebut.

"Sekarang kita memulai sale process (proses penjualan). Penjualan saham Astra itu tetap merupakan sasaran kita yang harus dicapai pada kuartal pertama tahun ini. Waktu adalah musuh utama kita, tetapi mudah-mudahan semuanya dapat tercapai menjelang akhir Maret 2000 ini," kata Arwin. (fey/mon/har)

Index