Demikian keterangan pers konsorsium itu yang dikirimkan konsultan public relation DMG, Sebastian Guinnes, yang diterima Minggu (19/3) di Jakarta. Di samping IIP, peminat saham PT AI yang dikuasai BPPN adalah konsorsium Lazard Freres dari Perancis, serta konsorsium Cycle & Carriage Limited dengan Batavia Investment Management dan JP Morgan Capital.

Berdasarkan beberapa alasan, IIP yakin penjualbelian saham PT AI memberikan keuntungan yang signifikan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi itu. Alasan-alasan tersebut, antara lain bahwa penjualbelian saham PT AI dipastikan akan diikuti kepercayaan atas keseriusan pemerintahan baru dalam mengatasi persoalan ekonomi.

Penjualbelian saham PT AI itu juga secara signifikan menguntungkan Indonesia dalam hal pembaruan tingkat pemeringkatan (credit ratings), dan mempengaruhi investor untuk berinvestasi. Sebagai contoh dikatakan, saham PT AI melonjak drastis dari Rp 2.500-Rp 3.000 per lembar saham menjadi sekitar Rp 3.000 ketika keterlibatan IIP diketahui khalayak ramai.

Alasan lain adalah anggota-anggota IIP memiliki pengalaman yang saling melengkapi dan beberapa kualifikasi untuk menyukseskan penjualbelian saham PT AI. Tiga investor besar yang bergabung dalam IIP mempunyai akses pada modal para penawar (bidders) di seluruh dunia yang mencapai lebih dari 29 milyar dollar AS.

IIP, berkebalikan dengan dua konsorsium lain yang juga tertarik membeli saham PT AI, berniat membangun kembali PT AI dengan mempertahankan dan melayani pelanggan dan perusahaan pengecer domestik yang ada. Sementara dua investor lainnya dikatakan bermaksud "mempersempit" perusahaan dan mengurangi karakter ke-Indonesia-an. Dengan menjalin transaksi dengan IIP, pelanggan PT AI dikatakan akan mendapat kepercayaan dan perlindungan baru.

Di samping itu, IIP juga tertarik melakukan investasi di sektor-sektor lain di Indonesia. Saat ini IIP tengah mengevaluasi beberapa kemungkinan untuk melakukan investasi di Indonesia.

Disebutkan pula, penjualan saham PT AI merupakan tolok ukur penting dalam pemulihan perekonomian Indonesia. Penjualan saham PT AI akan menopang APBN 2000, sekaligus menandakan kembalinya kepercayaan investor asing kepada Indonesia.

Bagi PT AI sendiri, IIP akan membantu menjaga status perusahaan itu sebagai perusahaan konglomerasi Indonesia dengan keunikan identitas nasional, merek, budaya, dan tradisi. Selain itu, masuknya IIP dikatakan akan meningkatkan nilai pemegang saham dengan mendayagunakan sumber-sumber tambahan PT AI, dan seiring dengan itu persepsi buruk seputar PT AI akan berkurang. (*/mon/fey)

Index

"Target Rp 17 trilyun itu harus dipenuhi dalam bentuk cash (tunai), karena dana Rp 17 trilyun itu dimaksudkan untuk menopang APBN. Yang dibutuhkan pemerintah untuk pembiayaan APBN adalah mesti uang tunai, karena kita tidak bisa membayar gaji dengan obligasi," kata Kwik.

Dua pekan lalu Kepala BPPN Cacuk Sudarijanto mengemukakan, target penerimaan APBN 1999/2000 sebesar Rp 17 trilyun yang dibebankan kepada BPPN, dapat dicapai dalam bentuk tunai dan obligasi pemerintah yang ditarik kembali dari bank-bank peserta program rekapitalisasi.

Ketika itu dijelaskan oleh Cacuk, penerimaan BPPN sudah mencapai Rp 10,531 trilyun, dan pada akhir Maret akan bertambah Rp 8,6 trilyun, sehingga total penerimaan BPPN diperkirakan melebihi Rp 19 trilyun, atau melampaui target.

Dipaparkan, jumlah penerimaan BPPN Rp 10,531 trilyun itu bersumber dari penerimaan Asset Management Investment (AMI) BPPN Rp 3,665 trilyun, penerimaan Asset Management Credit (AMC) BPPN Rp 5,509 trilyun, premi penjaminan bank Rp 863 milyar, dan bunga deposito serta obligasi pemerintah yang ditarik kembali Rp 494 milyar.

Sampai dengan akhir Maret, demikian Cacuk, penerimaan BPPN akan bertambah Rp 8,606 trilyun. Angka itu berasal dari bertambahnya penerimaan AMI Rp 3,5 trilyun, penagihan AMC Rp 600 milyar, penjualan aset dengan nilai Rp 30 trilyun sebesar Rp 1,88 trilyun, pengembalian obligasi pemerintah dari bank-bank peserta program rekapitalisasi Rp 1,893 trilyun, dan penerimaan lain-lain yang mencapai Rp 733 milyar.

Dengan demikian, jumlah pengembalian obligasi pemerintah dari bank-bank peserta rekapitalisasi secara keseluruhan mencapai Rp 2,387 trilyun.

Kwik, yang juga menjabat Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan/KKSK (lembaga pelindung dan pengawas BPPN) menegaskan, setoran penerimaan BPPN untuk APBN 1999/ 2000 tidak bisa dalam bentuk obligasi pemerintah yang ditarik kembali. "Obligasi itu harus laku dijual dulu. Setoran BPPN ke APBN harus dalam bentuk cash," tegasnya. (fey)

Index

'Texmaco credits should refer to asset valuation'
Bisnis Indonesia

Economic observer Sjahrir said that one must pay attention to whether the facility given by BI to Texmaco is in accordance with Bank Negara Indonesia's (BNI) claim.

Most important is how to valuate the submitted assets, he added. "My biggest concern is that credit allocation has to refer to Texmaco's asset valuation," he said last week.

Sjahrir further questioned, how could BI channel a credit line to Texmaco when the valuation of the credits that were handed over to IBRA has never even been conducted.

Sjahrir does not believe that the asset valuation can be carried out in one day. It would be difficult for IBRA to say in one day that asset valuation on the Texmaco was correct. He further added that Bank Mandiri should not go through the same thing.

According to him, the asset handover from private and state owned banks are the same. IBRA has to valuate the assets very carefully. Sjahrir further suspected an irregularity on the handover of Texmaco's non performing loans from Bank BNI to IBRA because the process to becoming a BDP bank and healthy again is like only a matter of performance.

Meanwhile, economic observer Pande Radja Silalahi said in the Texmaco case, the company signed an agreement with IBRA as the foundation for further credit disbursements.

The credit disbursement procedure may be regular or may also be irregular, but the public had already showed their suspicious.

Although IBRA already owns Texmaco, the legal procedure must be continued. If the company was proven to have violated the law, it must be punished. "But if possible, the government should help the employees," he said. (msw)

Index