Index

 2 March 2000

 
'BMPK' obstruct IBRA Credit shift
Bisnis Indonesia (Bahasa Indonesia Only)

BMPK hambat pengalihan kredit BPPN

JAKARTA (Bisnis): Deputi Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional Eko S. Budianto mengatakan banyaknya permintaan dan masalah batas maksimum pemberian kredit (BMPK) merupakan ganjalan bank-bank yang ingin mengambilalih kredit di lembaga tersebut. 
"Banyak bank yang menginginkan kredit di BPPN. Malahan bisa dikatakan mereka rebutan. Permasalahan lainnya terganjal kemampuan bank berkaitan dengan BMPK yang terbatas," tuturnya kepada Bisnis Selasa. 

Dia mencontohkan tidak mungkin satu bank mengelolah kredit PT Chandra Asri. Dari segi permodalan jika kredit tersebut diambil oleh satu bank maka bisa melanggar BMPK. 

Menurut Eko, tidak masalah jika memang bank-bank rekapitalisasi membeli utang yang ada di BPPN dengan obligasi. 

"Sebenarnya bukan hanya Bank Mandiri yang berkeinginan membeli portofolio kredit. Semua bank yang direkapitalisasi sudah mengajukan hal yang sama. Progress-nya, tinggal menunggu kredit mana yang akan dikeluarkan," tuturnya. 

Mekanisme konversi utang dengan obligasi, tambahnya, tidak perlu dipermasalahkan. Obligasi memang milik pemerintah sebagai bentuk penyetoran modal. Tentunya pemerintah berkeinginan untuk mendapatkan dana tunai untuk bayar obligasi. 

Sebelumnya Bank Mandiri menyatakan keinginanannya mengkonversi obligasi dengan kredit di BPPN. Presdir Bank Mandiri Robby Djohan menjelaskan kredit yang diinginkan tergolong lancar. (yn)
 

©COPYRIGHT 1998 BISNIS INDONESIA
PT Jurnalindo Aksara Grafika

 

Index

 
 
Minister wants IBRA to coordinate sales program
The Jakarta Post

JAKARTA (JP): State Minister of Investment and State Enterprise Development Laksamana Sukardi called on the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) to coordinate its assets sales program with the privatization plans of state enterprises to gain optimum results.

Laksamana indicated that the lack of coordination between the ministry and IBRA could crowd out the market and both agencies may be unable to achieve maximum earnings from the sale of the assets and the privatization program.

"The privatization of the shares in state enterprises and IBRA's (assets sales program) should be synchronized to avoid crowding out the market.

"BCA (Bank Central Asia) will be floated ... followed by state plantations and Astra International. How much can the market absorb? Thus, the two programs should be coordinated," Laksamana told reporters prior to a cabinet meeting at the state palace.

Laksamana earlier said his office had set a target of raising Rp 6.5 trillion through the privatization of eight state companies to help finance the deficit in the April-December state budget.

The companies scheduled for privatization are general mining company PT Aneka Tambang, airport operator PT Angkasa Pura II, coal mining company PT Bukit Asam, plantation companies PT Perkebunan Nusantara III and IV, fertilizer producer PT Pupuk Kaltim and pharmaceutical manufacturers PT Indo Farma and PT Kimia Farma.

The ministry's spokesman Riza Primadi said on Wednesday that the government wished to raise between Rp 1.8 trillion ($243 million) and Rp 2.1 trillion from the sale of 760 million shares, or 35 percent, of Pupuk Kaltim.

Meanwhile, IBRA has plans to raise some Rp 17 trillion this fiscal year ending March 31 to help finance the government's bank restructuring and recapitalization programs and Rp 19.5 trillion in the coming fiscal year.

One of the main assets to be sold this fiscal year is car manufacturer Astra Internasional, while Bank Central Asia is the main asset slated for sale in the next fiscal year. (jsk/prb)

 

Index

 
IBRA ask third parties to manage debitors' debts
Bisnis Indonesia (Bahasa Indonesia Only)
BPPN ajak pihak lain kelola utang debitur

JAKARTA (Bisnis): Badan Penyehatan Perbankan Nasional akan mengundang lembaga keuangan potensial [service provider] untuk melakukan restrukturisasi utang debitur yang ada di lembaga tersebut baik berupa bank atau lembaga keuangan non bank lain. 
Deputi Ketua BPPN Eko Santoso Budianto menegaskan kebutuhan akan lembaga lain untuk mengelola utang [outsoursing] memang dibutuhkan oleh BPPN. Baik berdasarkan pertimbangan efisiensi maupun efektifitas kerja BPPN. 

"Tujuan utama outsoursing adalah untuk mempercepat recovery aset. Selain itu, agar optimalisasi aset dapat terlaksana. Juga dalam hal biaya restrukturisasi bisa lebih rendah," paparnya. 

Jika memang diperlukan untuk mempercepat recovery, lanjutnya, tidak menutup kemungkinan BPPN berani mengeluarkan dana lebih besar. Dibandingkan dengan biayanya murah namun restrukturisasinya berjalan lambat. "Masalahnya jika hal itu dikerjakan sendiri oleh BPPN, waktu dan tenaga yang dibutuhkan akan sangat besar. Lebih baik menyerahkan kepada lembaga keuangan yang sudah siap." 

Sampai saat ini besarnya utang yang akan di-outsource ke pihak ketiga sebesar Rp 40 triliun. Menurut Eko, penanganan utang ini bisa dibagi-bagi kepada beberapa lembaga keuangan. 

"Jumlah yang akan di-outsource sebenarnya tidak terlalu besar. Bahkan kemungkinan dari nilai Rp 40 triliun tersebut akan dibagi-bagi dalam beberapa bagian penanganan." 

Kewenangan yang dimiliki lembaga keuangan tersebut, tutur Eko, sebatas pada restrukturisasi utang. Setelah utang tersebut direstrukturisasi, akan diserahkan kembali kepada bank di BPPN. "Selanjutnya, opsi penjualan berada ditangan BPPN." 

Eko mengisyaratkan lembaga yang akan digunakan jumlahnya tidak banyak agar lebih mudah dalam pengawasannya. "Dengan jumlah utang sebesar Rp 40 triliun, kemungkinan tidak banyak provider yang digunakan. Paling dari jumlah itu dibagi, dua atau tiga bagian. Selain itu, akan lebih mudah mengawasi pergerakan provider." (yn)

©COPYRIGHT 1998 BISNIS INDONESIA
PT Jurnalindo Aksara Grafika

 

Index

 
  
 

[Main Page] [Client Needs] [Country Focus] [Financial Services]
[Confidentiality] [Management Team] [Information System]
[Site Map] [Contact Us]

 

 

PT Corfina Mitrakreasi
Menara Kebon Sirih 21st Floor, Jl. Kebon Sirih 17-19
Jakarta 1034, INDONESIA
Tel:(62-21) 392-2401  |  Fax:(62-21) 392-2403
e-mail: marketing@corfina.com