JAKARTA (Bisnis): PT Era Giat Prima (EGP) akan berupaya menarik kembali dana di escrow account PT Bank Bali sebesar Rp 546 miliar, menyusul keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan Surat Keputusan Ketua BPPN.

Surat Keputusan Ketua BPPN yang dinyatakan batal oleh PTUN Jakarta adalah Surat No: SK-423/BPPN/1099 tentang pembatalan perjanjian pengalihan tagihan (cessie) antara Bank Bali dengan EGP.

Majelis hakim PTUN Jakarta-dalam amar putusannya yang dibuat pada 2 Maret-juga memerintahkan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai pihak yang digugat oleh EGP segera mencabut surat No: SK-423/BPPN/1099 diterbitkan pada 15 Oktober 1999.

Selain itu, majelis hakim menghukum Ketua BPPN untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 121.000. Pengacara EGP Purwaning M. Yanuar (dari Kantor Pengacara O.C. Kaligis) mengatakan keputusan majelis hakim PTUN ini merupakan satu keputusan yang adil. "Ini untuk pertama kalinya BPPN dikalahkan oleh penggugat dalam pengadilan di PTUN," kata Purwaning, di sini akhir pekan lalu.

Menurut Purwaning, pembatalan surat keputusan Ketua BPPN oleh PTUN memiliki makna bahwa surat perjanjian pengalihan tagihan antara Bank Bali dengan EGP adalah sah menurut hukum.

"Karena itu EGP tentu akan berupaya keras untuk menarik kembali dana di escrow account Bank Bali sebesar Rp 546 miliar, karena perjanjian cessie tagihan itu sendiri adalah sah dan uang itu merupakan hak EGP sesuai perjanjian," ujarnya.

Sudah terima

Public Relations Department Head BPPN Franklin Richard ketika dimintakan konfirmasi mengatakan BPPN sudah menerima surat keputusan dari pengadilan atas kasus EGP.

"Surat keputusan tersebut akan dipelajari oleh bagian legal BPPN. Nantinya kami akan memutuskan apakah akan banding atau tidak. Karena masih ada tingkatan hukum yang lebih tinggi. Penelitian ini untuk mencari kemungkinan adanya ketidakwajaran dalam transaksi tersebut."

Dia menjelaskan sampai saat ini dana tersebut berada di escrow account di Chase Manhattan Bank. Keputusan untuk menaruh dana di bank tersebut merupakan kesepakatan semua pihak. Artinya, kata Franklin, untuk membuka escrow account tersebut harus dengan keputusan banyak pihak. "BPPN bertugas untuk mengembalikan aset-aset negara. Jadi kami akan pelajari lebih dulu."

Seperti diketahui, pada 15 Oktober 1999 ketua BPPN menerbitkan surat keputusan yang berisi pembatalan perjanjian cessie tagihan antara Bank Bali dengan EGP.

Surat Keputusan ketua BPPN tersebut juga membatalkan dua Surat Perjanjian Penyelesaian antara Bank Bali dan EGP.

Perjanjian cessie tagihan dan dua perjanjian penyelesaian yang ditandatangani pada 11 Januari 1999 dan 9 Juni 1999 itu dibatalkan BPPN karena dinilai sangat merugikan Bank Bali sebagai bank yang sedang dalam penyehatan.

Selanjutnya dana penjaminan pemerintah sebesar Rp 904 miliar lebih yang sempat dicairkan dipindahkan ke dalam rekening PT Bank Bali di Bank Indonesia nomor: 523.013.000 sebagai dana rekapitalisasi.

Atas keputusan Ketua BPPN tersebut, Dirut EGP Setya Novanto langsung mengajukan gugatan ke PTUN melalui kuasa hukumnya, O.C. Kaligis pada 8 November 1999, yang akhirnya dimenangkan oleh EGP.

O.C. Kaligis sejak awal menilai Keputusan Ketua BPPN yang membatalkan perjanjian cessie tagihan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.17/1999 tentang BPPN.

Dalam PP tersebut, lanjut Kaligis, BPPN berwenang meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank dalam penyehatan dengan pihak ketiga yang menurut pertimbangan BPPN merugikan.

"Namun harus diingat bahwa perjanjian cessie tagihan tersebut dan dua perjanjian lainnya bukanlah kontrak yang mengikat Bank Bali karena kontrak tersebut telah berakhir, sebab telah selesai dilaksanakan."

Jadi, lanjut Kaligis, ketiga perjanjian antara Bank Bali dengan EGP tidak termasuk dalam kewenangan BPPN.

Di tempat terpisah pengamat perbankan Pradjoto menganggap pengaruh politis dan ketidakmampuan sumber daya manusia mengganjal proses penyidikan berbagai kasus di Kejakgung. "Kasus Bank Bali dapat menjadi contoh lemahnya sikap Kejakgung dalam menuntaskan penyidikan kasus tersebut," ujar dia di Kejakgung pekan lalu.

Pradjoto berpendapat aparat Kejakgung belum dapat menunjukkan sikap tegasnya dalam menangani kasus ini.

Ketidaktegasan Kejakgung, kata Pradjoto, dipengaruhi kedudukannya yang masih berada di bawah Kepala Pemerintahan.

"Sehingga kedudukan itu menimbulkan pengaruh psikologis aparat jaksa yang memeriksa perkara tersebut," tegasnya.

Selain itu, ketidakmampuan aparat penyidik menangani perkara tersebut juga menjadi ganjalan proses penyidikan di jajaran Kejakgung. "Bagaikan onderdil yang sudah rusak, tetapi masih terus-menerus digunakan, sehingga tidak ada manfaatnya."

Menghadapi permasalahan ini, lanjut Pradjoto, Jaksa Agung hendaknya segera mengambil langkah atau kebijakan yang bersifat menggabungkan antara jaksa yang berkualitas dan yang tidak berkualitas. (yn/cp/et)

©COPYRIGHT 1998 BISNIS INDONESIA
PT Jurnalindo Aksara Grafika

Index

Dijelaskan, pada awalnya BPPN juga akan menjual PT Dipasena Citra Darmaja (DCD), tambak udang eks milik Sjamsul Nursalim di Lampung, guna menutupi target penerimaan tahun anggaran 2000. "Namun, karena restrukturisasi kredit PT DCD masih acak-acakan dan menimbulkan masalah dengan petani plasma, rencana itu terpaksa ditarik kembali," tambah Dasa. Ditambahkan, satu di antara perusahan-perusahaan itu adalah PT Bank Central Asia yang akan menempuh IPO pada April 2000.

Berat

Semula pemerintah menetapkan target penerimaan BPPN dalam RAPBN 2000 sebesar Rp 16,5 trilyun. Setelah dilakukan revisi asumsi-asumsi RAPBN, pemerintah dan DPR setuju meningkatkan target penerimaan BPPN menjadi Rp 18,9 trilyun. Mengenai peningkatan target ini, Dasa menilai hal itu berat bagi BPPN.

"Pemerintah dan BPPN sedang memikirkan bagaimana jika target tersebut tidak tercapai. Jika target itu tidak tercapai, apakah, misalnya, pendapatan negara akan ditutupi dari minyak bumi, atau dari pinjaman Bank Dunia," kata Dasa.

Secara terpisah, pengamat ekonomi Mohammad Ikhsan menuturkan, tidak tercapainya target Rp 17 trilyun penerimaan untuk APBN 1999/2000 yang dibebankan pada BPPN bukanlah hal yang penting. Alasannya, negara sudah memilik tabungan dari pendapatan pajak dan surplus harga minyak bumi.

"Namun demikian, Rp 17 trilyun itu penting untuk performa BPPN sendiri. Jika angka itu tidak tercapai, kredilibilitas BPPN akan turun. Selain itu,
Rp 17 trilyun itu merupakan benchmark (tolok ukur). Jika angka itu tidak tercapai, masyarakat akan bertanya-tanya apakah BPPN dapat mencapai target penerimaan tahun anggaran 2000 sebesar Rp 18,9 trilyun? Jadi, Rp 17 trilyun itu bukan penting untuk anggaran negara," papar Ikhsan.

Dasa mengutarakan pula, ekonom-ekonom luar negeri menganjurkan BPPN menjual aset tanpa memikirkan aspek time value of money (nilai waktu terhadap uang). "Mereka mengusulkan BPPN menjual aset sekarang juga, siapa tahu tingkat suku bunga di waktu mendatang sama dengan tingkat suku bunga sekarang. Namun, mereka menambahkan, jika ternyata nantinya perekonomian membaik, BPPN tidak perlu merengek-rengek menyesal," kata Dasa.

Dasa menuturkan, sedikitnya ada tiga keuntungan jika BPPN menjual asetnya saat ini. Pertama, pemerintah akan memperoleh uang, walaupun tidak optimal. Kedua, perekonomian akan bergerak lagi. Ketiga, penjualan aset itu akan melahirkan kepercayaan baru. Namun, Dasa tidak menjelaskan sikap BPPN terhadap usulan ekonom-ekonom luar negeri tersebut.

DPR sendiri, seperti diungkapkan Ketua Komisi IX DPR Sukowaluyo Mintoraharjo, Sabtu lalu, menyatakan akan meminta penjelasan dari Ketua BPPN Cacuk Sudarijanto, jika hingga akhir Maret 2000 BPPN gagal mencapai target setoran sebesar Rp 18,9 trilyun tersebut.

"Apabila tidak memenuhi target sebagaimana yang diminta, jelas harus ada pembenahan mekanisme kerja dan organisasi di BPPN. Tidak harus mengganti personelnya," ujar Sukowaluyo. Salah satu faktor yang diduga menghambat pencapaian target BPPN, menurut Sukowaluyo, adalah kasus skandal Bank Bali yang penanganannya sampai sekarang tidak tuntas.

Sejak awal, katanya, DPR sudah meminta BPPN membuat program kerja triwulan untuk disampaikan ke Komisi IX. Namun sampai sekarang program tiga bulanan itu belum diketahui oleh DPR. "Jadi, relevan kalau DPR akan panggil BPPN," katanya. Namun, mengenai peluang BPPN mengejar target penerimaan Rp 18,9 untuk tahun anggaran 2000, Suko menyatakan optimis. "Kondisi sosial politik sekarang ini relatif jauh lebih baik. Jadi, saya optimis," katanya.

Alasan penundaan BCA

Sementara itu, Humas BPPN mengatakan, salah satu penyebab IPO BCA ditunda dari Maret ke April adalah laporan keuangan BCA per Desember 1999 lebih baik daripada laporan keuangan per September 1999. "Pada laporan keuangan per Desember 1999, profit BCA tercatat sekitar Rp 100 milyar, sedangkan pada laporan keuangan per September 1999 profit BCA kurang dari Rp 50 milyar," papar Franklin.

Jika IPO BCA dilangsungkan Maret, demikian Franklin, laporan keuangan BCA yang digunakan haruslah laporan keuangan per September 1999. Dengan menunda IPO BCA, neraca keuangan BCA yang akan digunakan adalah neraca per Desember 1999. Dengan demikian, diharapkan nilai kinerja BCA akan lebih baik dan hasilnya pun lebih baik dibandingkan target semula yang mencapai Rp 3 trilyun. (fey/har)

Index

JAKARTA (Bisnis): Pemerintah disarankan tidak cepat-cepat menjual aset di BPPN yang bersifat strategis.

Sekretaris Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Dipo Alam mengatakan dalam restrukturisasi perusahaan di BPPN perlu diperhitungkan kepentingan jangka menengah panjang.

Tujuan didirikannya KKSK, menurut Dipo, justru untuk melihat strategi jangka menengah panjang, tidak sekedar menjual. "Di dalam kita menjual aset itu mesti ada strategi ekonomi dan industri lainnya," katanya kepada Bisnis di Jakarta pekan lalu.

Dia memberikan contoh PT Chandra Asri, yang dalam restrukturisasinya melalui debt to equity swap bisa dijadikan BUMN . "Kan sudah milik pemerintah. Boleh dikatakan mayoritasnya pemerintah," ujarnya.

PT Chandra Asri, lanjutnya, bisa digabungkan dengan industri petrokimia yang dimiliki pemerintah saat ini, seperti petro kimia Gresik atau Texmaco sehingga bisa memiliki nilai jual yang tinggi. "Ini kalau menyangkut BPPN dalam merestrukturisasi perusahaan."

Rencana penggabungan beberapa industri strategis yang ada di BPPN itu, kata Dipo, baru merupakan ide dirinya. Namun dia mengharapkan KKSK bisa menerima gagasannya itu.

Menurut Dipo, orang-orang yang ada di BPPN mungkin hanya melihat bagaimana mengoptimalkan pemulihan (recovery) aset. Hal itu dinilai sesuai dengan PP No. 17/1999.

"Tetapi kami dari FSPC [KKSK] melihatnya itu harusnya dikaitkan dengan industrial restructuring, dengan industrial policy. Nah jadi tidak hanya menjual aset negara saja. Tetapi sebagai BPPN dia tidak salah," kata Dipo.

Jika dalam proses pengalihan utang menjadi saham pemerintah kemudian menjadi mayoritas maka perusahaan yang bersangkutan bisa dijadikan BUMN. Namun bila mengingat waktu maka pemerintah akan menjual secepatnya.

Alasan Laksamana

Mengenai penunjukan Menneg Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN Laksamana Sukardi sebagai Ketua Prakarsa Jakarta, menurut Dipo, untuk menaikkan kekuatan (leverage) lembaga itu dalam menghadapi debitur dan kreditur.

Dengan demikian diharapkan mereka bersedia merestrukturisasi utang perusahaan, karena pada masa kepemimpinan sebelumnya gerak Prakarsa Jakarta dinilai lambat.

Laksamana mempunyai kepentingan terhadap investasi di Indonesia. Jika tidak ada penyelesaian antara debitur dan kreditur yang juga adalah investor dan mereka lebih cenderung menempuh jalur hukum untuk membangkrutkan maka tidak ada pihak yang akan menang.

Dipo menjelaskan, tanpa Prakarsa Jakarta maka sulit dicari titik temu antara debitur dan kreditur. Di samping itu debitur juga membutuhkan insentif yang bisa diberikan oleh lembaga itu.

Dipo mengatakan tidak ada masalah dengan pengangkatan Laksamana sebagai ketua Prakarsa Jakarta karena lembaga itu dibawah kontrol langsung KKSK dimana yang bersangkutan juga salah satu anggotanya. (msw)

©COPYRIGHT 1998 BISNIS INDONESIA
PT Jurnalindo Aksara Grafika

Index