|
Perkembangan
Sektor Riil pada Tahun 2002 Versi Econit
Kesempatan Emas yang
Selalu Hilang
EKONOMI
Indonesia seperti berada pada posisi, serta
waktu yang tidak tepat. Setelah rupiah terdepresiasi
secara hebat akibat krisis ekonomi pada tahun
1997 lampau, Indonesia sebetulnya mendapat cukup
banyak kesempatan untuk segera bangkit dan memulihkan
ekonomi. Akan tetapi, langkah yang ditempuh
selalu kontradiktif terhadap kebijakan fiskal
dan monoter, sehingga menghasilkan krisis yang
bertambah parah.Kegagalan memanfaatkan peluang
emas itu sebetulnya bukan hanya karena keteledoran
pemerintah. Akan tetapi, juga akibat kesalahan
kebijakan seperti yang disarankan oleh lembaga
donor, antara lain Dana Moneter Internasional
(IMF). Kondisi ini diperparah lagi dengan semakin
beruntunnya kerusuhan sosial yang terjadi di
hampir sebagian besar wilayah di Indonesia.
Berbagai faktor itu turut mendorong ekonomi
Indonesia masuk ke jurang yang sangat dalam.
Bahkan, mengalami konstraksi lebih dari 13 persen
pada tahun 1998, sehingga tidak dapat dijustifikasi
oleh krisis keuangan regional waktu itu. Lalu,
pertentangan dan transformasi politik, serta
pengambilan keputusan yang lebih kompleks sebagai
konsekuensi proses transisi demokrasi juga telah
memakan biaya yang mahal. Akibatnya, pemulihan
ekonomi Indonesia pun menjadi lebih lambat.
Belum selesai persoalan dalam negeri, berbagai
konflik internasional berkecamuk, terutama setelah
Amerika Serikat mengalami pukulan teroris. Semua
itu menambah ketidakpastian pemulihan ekonomi
Indonesia. *** LANTAS bagaimana peluang pemulihan
ekonomi Indonesia pada tahun 2002? Celah itu
masih tetap ada. Peluang pemulihan ekonomi masih
terbuka lebar di tahun 2002. Artinya, walaupun
di tengah risiko dalam negeri yang tetap mengancam,
risiko eksternal yang tetap besar, serta perlambatan
ekonomi dunia yang terus berlangsung sejak pertengahan
tahun 2000, ekonomi Indonesia masih memiliki
potensi tumbuh cukup tinggi di tahun 2002. Sikap
optimis masih memungkinkan terjadi, sepanjang
ditopang kuat dengan kebijakan moneter dan fiskal
yang cukup ekspansif, serta diikuti dengan kelonggaran
dalam kebijakan perdagangan dan industri. Tanpa
melakukan itu, peluang emas itu akan berubah
menjadi lumpur. Sebab, dengan kebijakan fiskal
tersebut diharapkan bisa secara cepat mendorong
permintaan domestik tumbuh lebih tinggi lagi,
sehingga mampu berperan dalam memberikan kontribusi
bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Sebaliknya
juga, jika kebijakan moneter yang direncanakan
Bank Indonesia tetap kontradiktif dan tidak
segera diubah lebih akomodatif, tidak mustahil
berpotensi menghambat laju ekspansi pertumbuhan
domestik yang akan menjadi motor pertumbuhan
ekonomi pada tahun 2002. Jadi, berbagai langkah
itu harus dilakukan agar potensi pertumbuhan
tetap terjaga dan peluang emas bisa didulang
di tahun 2002. Sebab, apa pun kenyataannya,
pengetatan moneter berdampak buruk pada ekonomi
Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari perjalanan
historis di sektor moneter dalam tiga tahun
terakhir ini. Di mana kondisi moneter yang memburuk,
setelah pada akhir tahun 1999 inflasi mampu
ditekan 1,9 persen dan pertumbuhan monetary
base terkendali sekitar 15 persen per tahun,
ternyata belum juga untuk dapat menjustifikasi
pengetatan keuangan yang berlebihan oleh Bank
Indonesia pada sisa tahun 2001, dan pada awal
tahun 2002. Memang, inflasi historis Indonesia
sebenarnya cukup moderat, yakni 8-10 persen.
Hanya saja, untuk memangkas dalam waktu singkat,
agak mustahil dan memakan biaya pengurangan
output yang cukup besar. Sepanjang ekspektasi
inflasi masyarakat masih tetap tinggi sebagai
konsekuensi inersia inflasi dan perubahan kebijakan
harga pemerintah, maka pengetatan ekspansi monetary
base yang berlebihan jelas potensial berdampak
kontradiktif pada ekonomi Indonesia pada tahun
2002. Hal lain yang juga patut diperhatikan,
kemampuan kabinet Presiden Megawati Soekarnoputri
melaksanakan reformasi hukum, politik, dan ekonomi
sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia
yang lebih baik pada tahun 2002. Tanpa ada peningkatan
penanaman modal asing secara langsung ke Indonesia,
maka dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi
Indonesia mungkin hanya berkisar empat sampai
enam persen. Makin lama foreign direct investment
(FDI) terhambat kembali ke Indonesia, makin
lama waktu yang diperlukan Indonesia untuk kembali
ke pertumbuhan prakrisis yang mencapai sekitar
tujuh sampai delapan persen per tahun. Hal itu
berarti akan semakin lama sustainability APBN,
dan beban pembayaran utang membayang-bayangi
prospek pemulihan ekonomi Indonesia di masa
depan. *** Atas dasar berbagai langkah tersebut,
Indonesia pada tahun 2002, diperkirakan potensial
tumbuh 3,5 persen sampai empat persen. Pertumbuhan
ini sebenarnya relatif tinggi, mengingat perlambatan
ekonomi dunia sejak pertengahan 2000 masih berlangsung
sampai sekarang, dan bahkan mungkin diperparah
oleh serangan 11 September 2001. Pertumbuhan
yang lebih tinggi ini dimungkinkan terutama
karena beberapa hal. Pertama, pada waktu kinerja
ekspor menurun, Indonesia masih tertolong oleh
ekspansi permintaan domestik yang diperkirakan
tetap tumbuh tinggi dan menjadi motor pertumbuhan
ekonomi tahun 2002. Kedua, momentum pemulihan
ekonomi Indonesia masih tetap tinggi karena
tahap pemulihan lebih lambat dibandingkan dengan
negara krisis lainnya. Ruang ekspansi konsumsi
swasta masih cukup besar pada tahun 2002 untuk
mencapai level minimal mendekati tingkat konsumsi
swasta sebelum krisis. Begitu juga dengan business
fixed yang tetap tumbuh pada tahun 2001, diperkirakan
masih memiliki ruang ekspansi pada tahun 2002.
Hal itu terutama karena kapasitas terpakai industri
yang makin tinggi, sehingga mulai memerlukan
investasi perawatan dan peningkatan kapasitas
yang lebih besar. Ketiga, exposure ekonomi Indonesia
terhadap perdagangan dunia yang lebih rendah
juga membuat dampak perlambatan ekonomi dunia
relatif kecil, dibandingkan dengan negara krisis
lainnya. Ekspor Indonesia yang sekitar 30 persen
dari Produk Domestik Bruto (PDB) lebih kecil
dibandingkan dengan Singapura atau Korea Selatan.
Komposisi ekspor Indonesia yang didominasi oleh
barang-barang primer juga membuat kinerja ekspor
lebih tahan terhadap guncangan perlambatan ekonomi
dan kontraksi industri berbasis teknologi informasi
di AS. Secara khusus, proporsi ekspor barang
elektronika Indonesia, terutama yang terkait
dengan industri berbasis teknologi informasi,
hanya sekitar 10 persen dari ekspor. Angka itu
jauh lebih kecil dibandingkan dengan muatan
ekspor berbasis teknologi informasi Singapura,
Korea Selatan dan Malaysia. uuu JADI, apa pun
kondisinya yang saat ini, kekuatan ekonomi Indonesia
pada tahun 2002 diperkirakan akan ditopang sepenuhnya
oleh ekspansi permintaan domestik. Permintaan
pasar domestik ini diperkirakan akan tumbuh
enam sampai tujuh persen. Konsumsi swasta yang
menjadi komponen terbesar ekonomi Indonesia,
diperkirakan akan tumbuh lima persen, serta
investasi domestik bruto tumbuh 15-20 persen.
Bersama-sama pengeluaran pemerintah, konsumsi
swasta dan investasi bruto diperkirakan akan
ekspansi tujuh sampai delapan persen pada 2002.
Pertumbuhan ini masih lebih rendah dari ekspansi
historisnya sebelum krisis yang mampu mencapai
sembilan sampai 10 persen. Masalahnya, kemungkinan
itu juga masih merupakan tanda tanya mengingat
sampai tahun 2002 investasi asing yang masuk
langsung ke Indonesia belum juga meningkat,
padahal sektor ini diharapkan menjadi motor
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Akibatnya, pertumbuhan
ekonomi Indonesia pada tahun 2002 diperkirakan
terpangkas menjadi sekitar tiga persen, terutama
karena kinerja net-export yang tetap buruk sejalan
dengan perlambatan ekonomi dunia yang diperkirakan
masih akan terjadi pada tahun 2002. Demikian
juga ekspor tahun 2002 diperkirakan akan mengalami
perlambatan yang drastis, yakni hanya tumbuh
lima persen pada tahun 2002, setelah sempat
mencapai pertumbuhan 13 persen pada semester
pertama tahun 2001. Pada sisi impor, juga menunjukkan
tanda-tanda melambat sejak beberapa bulan lalu,
sehingga diperkirakan hanya tumbuh sekitar 15
persen pada 2001 dan 2002. Sejalan dengan pertumbuhan
ekonomi pada tahun 2002 yang tidak jauh berbeda
dengan tahun 2001, maka ekspansi sektoral ekonomi
pun mengalami hal yang sama dengan ekspansi
sektoral tahun 2001. Seperti halnya tahun 2001,
sektor perdagangan akan tetap tumbuh cukup tinggi
sejalan dengan ekspansi ekonomi yang mencapai
lima persen, lalu transportasi tumbuh enam persen,
listrik, gas dan air tumbuh delapan persen,
dan jasa-jasa tumbuh 1,5 persen pada tahun 2002.
Namun, untuk sektor konstruksi relatif lebih
lamban pada tahun 2002. sektor ini diperkirakan
hanya tumbuh satu sampai dua persen, sejalan
dengan perlambatan investasi residensial, dibandingkan
dengan tahun 2001. Sedangkan sektor yang mengalami
koreksi paling tajam adalah sektor manufaktur.
Sektor ini pada tahun 2002 pertumbuhannya diperkirakan
mencapai 3,5 persen, atau melambat dibandingkan
dengan pertumbuhan tahun 2001 yang mampu mencapai
empat persen. Perlambatan kinerja sektor manufaktur
ini sejalan dengan penurunan kinerja ekspor
nonmigas, terutama adalah barang-barang yang
berbasis elektronik. *** NAMUN, sekalipun ekonomi
Indonesia diperkirakan akan tumbuh sekitar tiga
persen, tetap saja ketidakpastian domestik dan
eksternal tetap membayang-bayangi ekonomi selama
tahun 2002. Faktor di dalam negeri sendiri,
seperti risiko ketidakpastian politik, ketidakmampuan
pemerintahan Megawati, dan kebijakan moneter
yang terlalu kontradiktif merupakan sumber ketidakpastian
dan potensi terbesar penghambat pertumbuhan
ekonomi. Faktor eksternal, terutama bersumber
dari konflik AS-Afganistan pasca-WTC pada perdagangan
dunia, serta capital flows ke negara-negara
berkembang. Di sisi lain, ketidakpastian politik
dan ancaman disintegrasi bangsa juga masih menjadi
bayang-bayang suram yang tidak mudah penyelesaiannya.
Walaupun banyak pihak meyakini hal itu bisa
tertangani karena Megawati memiliki basis yang
lebih luas di DPR dibanding Abdurrahman Wahid,
sehingga diperkirakan mampu menciptakan kondisi
politik yang lebih stabil dan kondusif bagi
upaya pemulihan ekonomi pada tahun 2002. Namun,
itu tetap belum cukup. Risiko ketidakpastian
politik tetap harus diwaspadai dan tidak bisa
diabaikan begitu saja. Apalagi risiko disintegrasi
bangsa sangatlah besar pengaruhnya bagi prospek
pemulihan ekonomi. Sebab setiap ada pertentangan
sosial yang cukup besar, berpotensi memangkas
prospek pemulihan ekonomi satu sampai tiga persen,
atau bahkan menjerumuskan ekonomi pada resesi
seperti yang terjadi pada 1998 silam. Jadi,
kunci keberhasilan itu adalah sangat tergantung
pada kinerja Badan Penyehatan Perbankan Nasional
(BPPN) dan privatisasi, serta penjadwalan utang.
Dengan demikian, kemampuan pemerintahan Megawati
untuk mengimplementasikan APBN 2002 dan melaksanakan
reformasi seperti yang dijadwalkan, harus dibuktikan.
Secara khusus, kemajuan BPPN dalam menjual kembali
aset-aset yang dikelolanya, pelaksanaan privatisasi
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kemampuan
tim ekonomi dalam menegosiasikan penjadwalan
utang luar negeri menjadi kunci keberhasilan
APBN 2002 sebagai stimulus pertumbuhan. Kemajuan
reformasi seperti UU Pencucian Uang atau UU
Kepailitan yang menjadi prasyarat pinjaman luar
negeri, juga sangat penting untuk memungkinkan
pemerintah memanfaatkan external financing yang
tersedia. Kinerja kabinet ekonomi dalam mengimplementasikan
APBN 2002 lalu menjadi sangat krusial penting.
Sebab kenapa begitu, karena APBN tidak hanya
diharapkan bisa menjadi stimulus ekonomi, tetapi
juga karena substainability APBN sangat mempengaruhi
persepsi investor pada iklim investasi di Indonesia
secara umum. Selain mengupayakan ekspektasi
positif dalam hal implementasi APBN, di sisi
moneter juga tetap harus diikuti secara cermat.
Sebab, dampak kontraktif kebijakan moneter yang
berlebihan juga cukup berbahaya. Karena rencana
ekspansi monetary base BI yang hanya 12-13 persen
sampai Maret 2002 atau nol persen dari posisinya
saat ini, potensial menghambat ekspansi ekonomi.
Risiko kontraksi ini makin penting mengingat
pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2002 dimotori
oleh permintaan domestik, khususnya konsumsi
swasta dan investasi domestik bruto. (Jannes
Eudes Wawa)
|