BI: Masalah BLBI sudah tuntas

JAKARTA (Bisnis):

Gubernur BI Syahril Sabirin menegaskan masalah BLBI sudah selesai dimana BPPN sebaiknya memfokuskan diri pada upaya pengembalian pinjaman dari pemilik bank dalam kerangka skema MSAA/ MRA. Sementara itu Ketua DPA Achmad Tirto Sudiro menegaskan DPA akan berupaya mempertemukan pemerintah, DPR, dan BI untuk menyelesaikan masalah tersebut. "Kita optimistik masalah ini bisa selesai pada akhir tahun ini. Jadi, bukan karena adanya permintaan IMF," tegas Achmad usai bertemu pimpinan BI di gedung DPA kemarin.

Dia mengatakan semua pihak harus duduk bersama untuk mencari konsensus agar masalah BLBI dituntaskan. Menurut Gubernur BI, kalau melihat sejarah bantuan likuiditas BI (BLBI) maka dia merupakan hasil dari kebijakan pemerintah. Pada periode itu BI pemerintah tidak mengizinkan adanya penutupan bank sehingga terjadi saldo debet. Lantas berganti nama menjadi BLBI. Pada waktu itu disepakati pemerintah akan mengambilalih masalah itu. BI sendiri menerbitkan surat utang Rp24,5 triliun sebagai bagian dari BLBI.

Angka tersebut sebagai wujud tanggung jawab BI terhadap BLBI Rp144,5 triliun. Dengan pengambialihan tersebut berarti dengan diambilalihnya itu agunan-agunan BLBI diserahkan kepada BPPN. Lalu, BPPN membuat perjanjian-perjanjian dengan pemilik bank seperti master of settlement acquasition agreement (MSAA) dan master of refinancing agrerement (MRA). "Jadi, BPPN tidak menagih kepada banknya, karena banknya sudah bermasalah, tetapi kepada pemilik bank." Artinya, lanjut Syahril, ada perjanjian baru dengan pemilik bank melalui skema MSAA dan MRA. menggugurkan perjanjian lama.

"Jadi, BLBI tidak berarti lagi. Tujuannya, agar dana itu bisa dikembalikan." Dengan demikian, menurut Gubernur BI, tanggung jawab masalah BLBI saat ini ada di pundak pemerintah bukan di BI lagi. Syahril mengakui bahwa bank sentral sudah terlampau sering dituding sebagai biang keladi kekusutan BLBI. Tapi, lanjutnya, semua pihak harus melupakan masa lalu dan melihat ke depan. "Jadi, fokus kita adalah bagaimana aset di BPPN bisa dijual secara optimal, jelasnya. Syahril mengakui nilai aset agunan peminjam BLBI sudah turun akibat kondisi ekonomi yang belum pulih. (rah/ens)

Index

Danamon targetkan ekspansi Rp7 triliun

JAKARTA (Bisnis):

Bank Danamon menargetkan ekspansi kredit hingga Rp7 triliun pada tahun 2002, sementara komposisi obligasi rekapitalisasi fixed rate diharapkan turun hingga 35%, kata eksekutifnya. Dirut PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Arwin Rasyid menyatakan hingga sebelas bulan tahun 2001 bank tersebut mencatat perkembangan yang positif, menyusul proses integrasi yang dilakukan selama dua tahun terakhir. "Sampai bulan November ini pertumbuhan kredit sangat bagus, sudah Rp9 triliun lebih dibanding awal Januari lalu yang hanya Rp5,6 triliun," ujarnya menjawab Bisnis di sini kemarin.

Dari jumlah kredit tersebut, jelas dia, sebagian besar dalam kondisi lancar. Non performing loan Bank Danamon di bawah 10% menyusul adanya program restrukturisasi kredit yang dilakukan secara terus-menerus. Arwin menambahkan sebagai lembaga keuangan Bank Danamon ingin meningkatkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi sehingga dapat mengangkat kegiatan perekonomian yang saat ini kurang lancar. "Bagi kita yang terpenting bagaimana bisa berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan. Dalam hal ini loan-to-deposit ratio kita terus meningkat dari 18% awal tahun menjadi 27%. Tahun depan diharapkan bisa naik hingga 32%,"ujarnya.

Target LDR Untuk mencapai target LDR 32% tersebut, lanjutnya, manajemen Bank Danamon akan meningkatkan jumlah pinjaman yang dapat disalurkan kepada masyarakat. Karena kondisi tahun depan yang diprediksi masih dinamis, ujar Arwin, ekspansi kredit tahun 2002 sedikitnya Rp5 triliun hingga Rp7 triliun. Menurutnya, dari jumlah kredit tersebut 50% diantaranya dialokasikan untuk kredit UKM sementara 50% sisanya untuk sektor konsumer dan korporasi.

Dari segi likuiditas Bank Danamon juga dalam kondisi yang bagus, yaitu dengan rasio kecukupan modal mencapai posisi 39%. "Likuiditas juga nggak ada masalah, posisi devisa netto kita jaga pada level 5%," ujarnya. Selain itu, lanjutnya, Bank Danamon juga akan mengurangi komposisi obligasi rekapitalisasi fixed rate yang dimilikinya. Semula dari Rp35 triliun obligasi rekap yang dimiliki Danamon, 70% di antaranya merupakan fixed rate dan 30% sisanya variable rate. (ybw)

Index