BPPN cari pola terbaik untuk merger bank rekap

JAKARTA (Bisnis):

Ketua Tim Task Force BPPN Subowo Musa mengungkapkan lembaga itu tengah mematangkan pola merger lima bank rekap dengan mempertimbangkan kelebihan serta menyempurnakan kedua pola merger pada Bank Danamon dan Bank Mandiri. "Jadi nanti akan kami lihat apa-apa, baik dari merger Bank Danamon dan Bank Mandiri. Kemudian apa saja yang perlu disempurnakan dari kedua pola tersebut. Untuk selanjutnya akan ditingkatkan," ujar Subowo kepada Bisnis kemarin. Pasalnya, ujar dia, penggabungan usaha kali ini akan berbeda karena anggota merger merupakan bank-bank yang direkapitalisasi. Lima bank yang akan digabung tersebut adalah Bank Bali, Universal, Prima Express, Patriot, dan Artamedia. Nanti, lanjutnya, akan dilihat sinerginya dan diberikan tindakan yang sama (fair treatment). "Dasarnya akan dicari pola yang optimum dengan memperhatikan kelebihan dan menyempurnakan kedua pola tersebut." Subowo menjelaskan tidak ada perdebatan mengenai pola apa yang dipakai dalam merger lima bank itu. Meski begitu, lanjutnya, pihaknya sudah mempunyai perkiraan pola merger yang paling efisien. Artinya, jelas dia, pola merger yang digunakan memberikan hasil yang efisien bagi pemerintah. Di antaranya, menurut dia, pertama, pertimbangan efisiensi biaya kepada pemerintah yang pada gilirannya untuk pembayar pajak. Kedua, efisiensi dikaitkan secara operasional daripada perbankan Indonesia. "Ini menyangkut kinerja bank hasil merger seperti ukuran CAR. Tapi pola apa kami belum bisa memastikan." Dia menjelaskan masih banyak pola penggabungan bank di luar pola Bank Danamon dan Bank Mandiri. Menurutnya "banyak kombinasi, tidak baku seperti merger kedua bank sebelumnya. Kita harus berpikiran luas, tidak terpaku pada kedua pola itu. Apakah nanti pola yang kami pakai menjadi pola baru, ya...belum tahu." Meski begitu, Subowo menekankan pola-pola penggabungan bank yang dipakai nanti tergantung dari kondisi makro. Bisa dikatakan, tegasnya, dari kedua pola yang sudah digunakan, Bank Danamon maupun Bank Mandiri, belum tentu sesuai diterapkan dalam kondisi saat ini. Tidak optimal Sementara itu, rencana penggabungan usaha (merger) lima bank di bawah BPPN itu, dinilai analis tidak akan memberikan hasil optimal. Bila Bank Bali dilepas secara sendiri, kata dia, maka bank tersebut justru akan laku dijual karena masalah yang dihadapai lembaga keuangan itu hanyanya soal sruktur modal. Secara entiti, ujar dia, kondisi Bank Bali sangat baik sehingga tidak perlu di-merger dengan Bank Universal yang kondisinya juga bagus. Bila kedua bank ini digabung maka kelebihan yang dimiliki masing-masing bank justru akan hilang. "Upaya yang bisa dilakukan untuk memperbaiki Bank Bali adalah dengan membenahi struktur modal, sehingga dengan mencarikan investor strategis sudah cukup untuk membenahi Bank Bali," ujar dia. Sedangkan untuk Bank Universal, kata dia, bisa dijadikan surviving bank dalam proses merger dengan tiga bank rekap lainnya. Keempat bank tersebut memiliki karakteristik dan pangsa pasar yang sama, dan hanya dengan dibantu dengan pinjaman subordinasi atau 'disuntik' obligasi dari BPPN maka tingkat kecukupan modal modal (CAR) bank hasil merger tersebut bisa membaik. Divestasi BNI Sementara itu, sumber Bisnis mengungkapkan pemerintah akan melakukan studi terhadap kemungkinan divestasi PT Bank Negara Indonesia Tbk. dan PT BRI tahun depan. Studi itu merupakan amanat dari letter of intent IMF, yang akan merekomendasikan bagaimana dan kapan divestasi kedua bank itu akan dilakukan. Penyampaian rekomendasi hasil studi itu diberi tenggat waktu paling lambat Juni 2002, katanya. "Jadi tidak benar jika dikatakan Bank BNI dan BRI harus didivestasi pada Juni 2002. Juni itu bukan divestasinya, melainkan batas waktu penyampaian rekomendasi hasil studi," ungkap sumber itu kemarin mengomentari berita sebuah koran ibukota. Sejauh ini, pemerintah masih berjuang untuk merealisasikan divestasi BCA, di mana kemarin BPPN mengumumkan sembilan penawar hasil shortlist tahap lanjut. (yn/ab/gps)

Index

'Hasil audit ulang BLBI akan sama'

JAKARTA (Bisnis):

BPK mendukung langkah audit ulang terhadap BLBI oleh audit internasional yang independen-sebagaimana diatur dalam LoI IV-IMF-namun dia mengingatkan bahwa hasil akhir auditnya akan sama saja. "Untuk itu, kami akan mengirim dua paket hasil audit BLBI masing-masing kepada Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan atas seizin DPR," jelas Ketua BPK Satrio Budihardjo Joedono seusai diterima Presiden Megawati Soekarnoputri di Istana Negara kemarin. Dia mengungkapkan hasil audit Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI ) pada waktu yang lalu telah diberikan kepada Jaksa Agung, DPR, dan pemerintah. Audit BPK sudah melakukan penelusuran secara lengkap yaitu mulai dari pengucuran, penggunaan oleh bank-bank, dan pengembalian BLBI (restrukturisasi). Menurut Billy, "BPK tidak keberatan sama sekali dengan langkah untuk mengaudit ulang BLBI. Tapi, hasil akhir audit nantinya akan sama saja." Dia menekankan kembali bahwa ada tiga masalah yang terkait dengan BLBI yaitu pengucuran, penggunaan, dan pengembalian dana BLBI. "Yang mana yang akan dituntaskan pemerintah dan BI sampai akhir tahun ini, sesuai dengan isi LoI," jelas Billy. Padahal, katanya, masalah tersebut sangat kompleks. Sedangkan mengenai jumlah BLBI, lanjutnya, tetap sama yaitu Rp144,5 triliun. Dari jumlah tersebut, BI sepakat menerbitkan surat utang Rp24,5 triliun pada akhir tahun lalu. Yang menjadi persoalan utama, kata Billy, adalah penentuan kriteria dari periode pengucuran BLBI. Pasalnya, selama ini BI mengatakan seluruh BLBI yang dikucurkan semua terkait dengna kebijakan pemerintah. Artinya, BLBI menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Namun, kata dia, pertanyaannya kemudian adalah kebijakan pemerintah tanggal berapa? Dari berbagai bukti yang ada-termasuk pengakuan dari Mensesneg dan Menkeu pada waktu itu-kebijakan pengucuran BLBI diputuskan pada sidang kabinet terbatas bidang ekuin pada 3 September 1997. Keputusannya adalah bank-bank yang sehat, tetapi mengalami masalah likuiditas, agar diberi bantuan. Sedangkan, bank yang tidak sehat di-merger atau ditutup. (rah/ens)

Index