BPPN Tunjuk Danareksa, Merril Lynch dan Makes & Partner

Jakarta, Kompas

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) menunjuk PT Danareksa Sekuritas (Persero) dan Merrill Lynch Pte Ltd sebagai penasihat keuangan (financial advisor) dalam proses tender penjualan saham pemerintah sebesar 51 persen di Bank Central Asia (BCA). Sedangkan untuk penasihat hukum (legal advisor), ditunjuk Makes & Partners. "Penunjukkan itu akan kita umumkan besok (Jumat ini) di koran," ujar Kepala BPPN I Putu Gede Ary Suta di Jakarta, Kamis (4/10).

Pemerintah dan Komisi IX DPR pertengahan September lalu telah menyepakati, divestasi saham pemerintah di BCA akan dilakukan melalui cara 30 persen dengan opsi tambahan 21 persen, melalui metode strategic sale (penjualan kepada investor strategis) yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah sendiri. Sementara, dalam siaran pers yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Komunikasi BPPN Suryo Susilo, Kamis malam, BPPN menyebutkan, penetapan penasihat hukum Makes & Partners dilakukan setelah melalui proses beauty contest. Dari 16 konsultan hukum yang ikut, terpilih lima konsultan hukum terbaik berdasarkan persyaratan teknis yang dibuat BPPN.

"Beauty contest di antaranya melalui evaluasi terhadap kemampuan teknis dan pengalaman dari masing-masing kantor konsultan hukum tersebut maupun tim pelaksananya nanti. Selain juga melakukan komparasi atas pembiayaan konsultan tersebut. Dari lima konsultan tersebut, akhirnya terpilih Makes," ujar Suryo Susilo. Tidak disebutkan, apakah penunjukan Danareksa dan Merrill Lynch juga melalui beauty contest. Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, Rabu lalu, Ary Suta menyatakan, agar tidak terjadi dominasi kembali dalam jasa penasihat keuangan maka BPPN menginginkan adanya jasa penasihat keuangan lainnya.

Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Ary Suta menyebutkan adanya empat "kasta brahmana" yang menguasai jasa konsultan keuangan di BPPN. Keempat perusahaan itu adalah Bahana, Danareksa Sekuritas, Lehman Brothers, dan Merrill Lynch. (Kompas, 3/10) Namun, beberapa hari sebelumnya di kalangan para penasihat keuangan beredar informasi bahwa Ary Suta hanya akan menggunakan JP Morgan dan PT Tri Megah Sekuritas. (har)

Index

BPPN Perpanjang Jatuh Tempo Utang Sinar Mas

Jakarta, Kompas Deputi Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Felia Salim, Kamis (4/10), menyatakan, BPPN telah memberikan tenggang waktu sebulan lagi bagi Sinar Mas Grup (SMG) untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang pokok sebesar 2,5 persen, dari total utang SMG kepada Bank Internasional Indonesia (BII) sebesar 1,249 juta dollar AS, atau sekitar Rp 12 trilyun, yang telah jatuh tempo akhir September lalu.

Sebelumnya, pada akhir Juni lalu, SMG juga tidak mampu memenuhi kewajibannya membayar bunga utang, yang berdasarkan Perjanjian Penyelesaian atas Tagihan Perusahaan Kepada Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (SMG), ditetapkan sebesar 16 persen per tahun untuk rupiah, dan sebesar Singapore Interbank Offered Rate (SIBOR) plus tiga persen per tahun untuk dollar AS.

Secara terpisah, Pejabat Pelaksana Tugas Deputi Kepala BPPN Dasa Sutantio menyatakan, apabila SMG tidak bisa memenuhi kewajibannya maka jaminan pemerintah akan keluar.

"Akan tetapi, kami mengharapkan proses pengalihan Asset Transfer Kit (ATK) ke recycled bonds (obligasi daur ulang) itu dapat terjadi segera. Jika itu terjadi maka jaminan pemerintah dapat dicabut, dan BPPN tidak perlu menyetor atau membayarkan kewajiban ke BII sebagai akibat program penjaminan pemerintah," ujarnya.

"Saat ini kita masih menunggu transfer ATK ke recycled bonds agar jaminan tersebut tidak perlu dibayarkan pemerintah. Sambil menunggu transfer tersebut, kewajiban yang belum dibayarkan itu diharapkan tidak akan berpengaruh terhadap kinerja BII," tambahnya. (har)

Index