JAKARTA: Departemen Keuangan melaporkan posisi utang Indonesia baik pinjaman asing maupun domestik mencapai Rp1.282 triliun setara 52% dari PDB pada Maret 2005.

Posisi outstanding pinjaman sebesar itu terdiri dari utang dalam bentuk valuta asing Rp624 triliun dan dalam denominasi rupiah Rp658 triliun.

Portofolio utang negara itu, menurut Menteri Keuangan Jusuf Anwar, relatif rentan dari beberapa risiko di antaranya risiko pembiayaan akibat struktur jatuh tempo yang tidak seimbang maupun risiko pasar akibat perubahan suku bunga dan nilai tukar rupiah.

"Risiko tersebut harus dikelola secara terus menerus dengan baik agar krisis fiskal dapat dihindari, dengan menerapkan strategi pengelolaan utang negara terbaik sesuai dengan standar yang berlaku internasional," katanya dalam rapat kerja antara Departemen Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia, kemarin.

Jusuf melanjutkan strategi pengelolaan utang negara diarahkan pada pinjaman yang langsung membebani APBN dan SUN yang dikelola Ditjen Perbendaharaan Negara.

Strategi akan dievaluasi minimal sekali dalam setahun agar sesuai dengan perkembangan lingkungan dan kondisi pasar.

Sementara payung hukum pengelolaan utang negara yaitu UU No. 17/2003 dan PP No. 23/2003

memberikan garis besar manajemen utang yaitu jumlah kumulatif defisit APBN kurang dari 3% dari PDB dan jumlah kumulatif utang pemerintah baik pusat maupun daerah kurang dari 3% dari PDB

Namun, pembahasan itu belum seluruhnya memuaskan anggota Komisi XI DPR, sehingga memberikan sejumlah rekomendasi setelah rapat kerja, di antaranya dorongan agar pemerintah menyusun dokumen

strategi pengelolaan utang, baik pinjaman luar negeri maupun dalam negeri untuk periode 2005-2009.

Selain itu, pemerintah dan DPR akan mengadakan konsultasi dengan laporan berkala satu kali dalam tiga bulan.

Komisi XI DPR juga sepakat untuk menjadikan pengelolaan surat utang negara secara teknis seperti masa penerbitan dan pembelian kembali dalam wilayah pemerintah.

Undangan CGI

Jusuf Anwar, di sela-sela raker, mengungkapkan adanya beberapa negara yang tergabung dalam forum

Consultative Group for Indonesia (CGI) yang ditengarai memiliki kepentingan politik tertentu.

Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati menyatakan beberapa lembaga atau negara anggota CGI akan dicoret dari daftar undangan pertemuan CGI mendatang karena memiliki motif politis.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lewat Surat Keputusan DPD No. 19/ 2005, mendesak pemerintah untuk membentuk Debt Management Office (DMO). (Gajah Kusumo/07)

Oleh Lutfi Zaenudin
Bisnis Indonesia