|
JAKARTA: Meski terbit
tidak dalam waktu dekat, kalangan lembaga keuangan nonbank berharap
pemerintah segera menerbitkan surat perbendaharaan negara (SPN) sebagai
alternatif dan diversifikasi portofolio investasi.
Ketua Umum Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), B. Eddy Praptono
mengatakan keberadaan SPN akan memperluas cakrawala investasi dana
pensiun sebagai lembaga keuangan nonbank ini.
"Karena ini sifatnya jangka pendek tentu akan kami pakai untuk memenuhi
kewajiban pembayaran bulanan, yang jelas kami siap menyerapnya," kata
dia kepada Bisnis, kemarin.
Hingga akhir tahun nanti, Eddy mengatakan kalangan dana pensiun siap
menggelontorkan dana sekitar Rp23 triliun atas obligasi negara dari
total rencana investasi 2005 sebesar Rp68 triliun. "Jumlah itu sekitar
35% dari total investasi kami."
Depkeu sendiri memperkirakan baru mampu melakukan emisi SPN mulai tahun
2009 karena periode 2006-2009 justru terbebani pembayaran pokok dan
bunga utang yang jatuh tempo.
Surat perbendaharaan negara (treasury bills/T-Bills) merupakan obligasi
negara jangka pendek dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun dengan
pembayaran bunga secara diskonto.
Pembayaran bunga secara diskonto ini akan tercermin secara implisit
dalam selisih antara harga pada saat penerbitan dan nilai nominal yang
diterima pada saat jatuh tempo. Masa jatuh tempo maksimal 12 bulan itu
menjadikan penerbitan SPN langsung mempengaruhi profil anggaran tahun
berikutnya.
Secara terpisah, Harry Priyasmoro, Direktur Keuangan dan Investasi
Asuransi Jiwa Bersama (AJB)
Bumiputera 1912, mengatakan kalangan asuransi juga berharap dari emisi
SPN ini. "Kami akan ambil seperti selama ini dilakukan terhadap lelang
SUN," ujarnya.
Dia menyatakan kesanggupan menyerap surat utang pemerintah yang sering
disebut T-Bills merupakan langkah diversifikasi portofolio investasi
tidak hanya berkarakter jangka panjang seperti umumnya asuransi jiwa
lain.
"Investasi kami tidak begitu saja pindah ke SPN, buktinya kami juga
seperti Jiwasraya dan Jamsostek yang baru-baru ini juga ikut lelang
SUN," ungkapnya.
Beberapa BUMN asuransi mulai menata portofolio investasi ke dana jangka
panjang dengan mengikuti lelang perdana surat utang negara seri FR0032
sebesar Rp1,54 triliun 7 September.
Pada lelang SUN seri FR0032 yang jatuh tempo pada 15 Juli 2018, jumlah
penawaran yang masuk mencapai Rp2,045 triliun. Namun, pemerintah hanya
mengambil sekitar Rp1,54 triliun dari jumlah yang ditawarkan tersebut
dengan imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang mencapai 15,97%.
Direktur Pelaksana Jiwasraya Indrastono Sukarno menyebutkan pihaknya
memperoleh Rp200 miliar pada keikutsertaan dalam lelang SUN itu sebagai
diversifikasi portofolio investasi guna menghindari mistmacth kewajiban
kepada pemegang polis.
Dia mengatakan pihaknya akan terus menyerap surat utang yang
diterbitkan pemerintah. "Kan yield yang ditawarkan bisa 16%, ini akan
menguntungkan kami."
Selain Jiwasraya, PT Jamsostek juga dikabarkan mendapatkan hasil lelang
SUN yang cukup besar. Direktur Investasi Jamsostek Iskandar Z. Rangkuti
mengatakan sejumlah penempatan investasi yang dilakukan BUMN asuransi
ini di surat utang pemerintah telah mencetak keuntungan seperti yang
diharapkan kendati kondisi finansial saat ini tidak terlalu kondusif.
Oleh Fahmi Achmad
Bisnis Indonesia
|
